Presiden Jokowi Pastikan Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa

MerahPutih.com - Rencana kepindahan Ibu Kota Indonesia kembali dibahas Presiden Jokowi saat rapat terbatas bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan ada tiga alternatif yang dibahas tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta.

"Alternatif pertama yakni ibu kota tetap di Jakarta namun wilayah sekitaran Monas dan Istana akan diperuntukkan untuk kantor pemerintahan, khususnya kementerian lembaga," kata Bambang dilansir Setkab.

Yang kedua, ibu kota pindah ke wilayah dekat Jakarta dengan jarak 50-70 kilometer. Tetapi, Bambang menjelaskan bahwa hal tersebut memiliki kelemahan karena membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Metropolitan Jakarta.

Alternatif ketiga, memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa. Menurutnya, Presiden Jokowi ingin lebih menyebarkan perekonomian Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa yang saat ini menyumbang 58% dari PDB tapi juga mulai bergerak untuk membuat kegiatan tambahan di luar Jawa.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," ujarnya.

Bambang menuturkan syarat bagi wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara yakni adanya ketersedian lahan yang luas karena memindahkan ibu kota perlu biaya yang sangat besar. Kemudian wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan kota tersebut tidak jauh dari pantai karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim. Sehingga sebaiknya ibukota berlokasi tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri. Kemudian ada tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi yang punya memadai.

Demikian juga yang harus diperhatikan dari sisi sosial. Bambang ingin meminimumkan potensi konflik-konflik sosial, dan juga diharapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut mempunyai budaya yang terbuka terhadap pendatang, karena bagaimanapun nanti ASN ini akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut.

“Tentunya kita harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan kemudian dari sisi pertahanan keamanan, kita harus memastikan perimeternya sesuai, yaitu untuk meminimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorialnya dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara,” pungkasnya. (*)