Prabowo-Sandi Punya Solusi Jitu Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 14 Maret 2019
Prabowo-Sandi Punya Solusi Jitu Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Gamal Albinsaid. Foto: Tim Media Prabowo-Sandi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Gamal Albinsaid menyatakan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen melanjutkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat terpilih menjadi presiden pada pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Gamal dalam diskusi 'Merdekakan Sektor Kesehatan, Sejahterakan Ekonomi Rakyat' di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu, (13/3) kemarin.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Gamal Albinsaid dalam diskusi 'Merdekakan Sektor Kesehatan, Sejahterakan Ekonomi Rakyat' di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu, (13/3) kemarin. Foto: Tim Media Prabowo-Sandi

"Kami sangat mengapresiasi BPJS, akan melanjutkan, dan akan melakukan perbaikan," ujar Gamal.

Gamal menilai, ada sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Di antaranya mengenai defisit yang semula Rp 3,3 triliun pada 2014, menjadi Rp 9,8 triliun pada 2017. Ia mengatakan, permasalahan defisit ini dapat menimbulkan permasalahan bagi dokter, rumah sakit, dan perusahaan obat.

Gamal mengatakan Prabowo-Sandi punya solusi. Cara yang akan ditempuh untuk mengurangi permasalahan tersebut adalah menaikkan anggaran kesehatan. Salah satunya dengan mencari anggaran di pos kementerian lain untuk BPJS Kesehatan agar tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan yang menurut Gamal sudah kurang.

"Untuk menutup di PBI (penerima bantuan iuran), jadi bisa digunakan dari pos anggaran lain atau dari Kemensos, sehingga anggaran yang sudah minim ini bisa digunakan untuk infrastruktur kesehatan, untuk promotif dan preventif," ujar Gamal.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, masyarakat saat ini merasa kurang puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan.

Logo BPJS Kesehatan

"Hari ini BPJS hadir, tapi kualitasnya dianggap oleh masyarakat mengalami penurunan, berbeda dengan pasien non BPJS," ujar Gamal.

Masalah lain dari BPJS Kesehatan adalah biaya klaim yang melebihi iuran. Karena itu, nantinya jumlah orang sakit akan dikurangi dengan program-program yang mengutamakan gaya hidup sehat. "Itu menjadi komitmen dari Prabowo-Sandi untuk menyadari problem hari ini," ujar Gamal. (Pon)

#Prabowo-Sandiaga #BPJS Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Perubahan Rujukan BPJS Kesehatan Bisa Bikin RS Tipe A Alami Penumpukan Pasien
Layanan primer sebagai penyaring rujukan tetap penting.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 November 2025
Perubahan Rujukan BPJS Kesehatan Bisa Bikin RS Tipe A Alami Penumpukan Pasien
Indonesia
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Jika sebelumnya rujukan wajib mengikuti jenjang kelas rumah sakit, ke depan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Indonesia
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
51,5 juta peserta fiktif BPJS Kesehatan yang merugikan negara hingga Rp126 triliun per tahun
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
Indonesia
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Pemerintah akan memutihkan tunggakan 23 juta peserta BPJS Kesehatan mulai akhir 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Indonesia
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini akan dimulai pada akhir 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Menko PM Cak Imin mengumumkan Program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan untuk 23 juta peserta BPU mulai akhir 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Wacana penyesuaian tarif iuran peserta BPJS Kesehatan tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Bendahara negara memastikan tak akan memberikan sanksi bila BPJS Kesehatan tidak bisa memenuhi mandat yang telah diamanatkan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Bagikan