Prabowo Diminta Bertanggung Jawab Atas Tertangkapnya Edhy Prabowo

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 25 November 2020
Prabowo Diminta Bertanggung Jawab Atas Tertangkapnya Edhy Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kiri) di KLB Partai Gerindra, Hambalang, Bogor. ANTARA FOTO/Irfan Maulana/AF/wsj.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo merupakan peringatan besar bagi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Sebab, suami dari Iis Rosita Dewi ini menjadi menteri pertama di era Presiden Joko Widodo yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga

Penyidik KPK Bawa Berkas dari Kantor KKP

Bekas Waketum Gerindra, Arief Poyuono menilai, penangkapan Edhy justru menampar Prabowo karena ia beberapa kali pernah menyindir maraknya korupsi di Indonesia.

"Bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata anak buah dan asli didikan Prabowo sendiri," ujar Poyuono melalui keterangannya kepada wartawan, Rabu (25/11).

Politisi Gerindra Arief Poyuono akui partainya minta jatah tiga menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II
Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono (Foto: Antaranews)

Dengan ditangkapnya Edhy prabowo, kata Arief, sudah tamat cita-cita Prabowo jadi Presiden Indonesia. Serta akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai Gerindra.

Dengan itu, Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya. Hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai.

Baca Juga

Reaksi Prabowo Ketika Tahu Anak Emasnya Dicokok KPK

Poyuono menuturkan, penangkapan Edhy Prabowo membuktikan bahwa KPK betul-betul menjadi mesin penangkap kasus terbaik di Indonesia. Masyarakat, kata dia, harus mendukung lembaga antirasuah terkait hal ini.

"Ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan," terangnya.

Arief menuturkan, harusnya sejak awal Prabowo Subianto yang menginginkan Indonesia bersih dari KKN, agar mengingatkan dan melarang para kadernya serta keluarganya tidak memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.

Contohnya izin ekspor lobster banyak yang diduga diberi izin kepada perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan orang dekat.

"Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, tim penindakan KPK menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo bersama sejumlah pihak dari Kementerian KKP beserta anggota keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11) dini hari WIB, setelah kembali dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Penangkapan elite Partai Gerindra itu terkait dengan dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum kepada mereka yang ditangkap.

"Nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK," ujar Ketua KPK Firli Bahuri. (Knu)

Baca Juga

Nyali Novel Belum Habis, Jangan Mundur KPK Masih Butuh Jasamu

#Prabowo Subianto #Edhy Prabowo #Arief Poyuono #Partai Gerindra
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan menaikkan gaji guru dan dosen ASN. Komisi X DPR juga meminta nasib guru honorer diperhatikan, karena gajinya kecil.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
Prabowo Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Komisi I DPR: Kemerdekaan Palestina Harus Disuarakan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bakal berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Komisi I DPR RI mengatakan, bahwa kemerdekaan Palestina harus disuarakan dengan lantang.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Komisi I DPR: Kemerdekaan Palestina Harus Disuarakan
Indonesia
Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan berpidato di Sidang Umum PBB. Hal itu mengulangi sejarah perjuangan diplomasi ayahnya.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya
Indonesia
Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun
Prabowo baru saja mengunjungi Expo 2025 Osaka. Ia membawa pulang proyek investasi senilai Rp 392 triliun dari sana.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun
Indonesia
Tiba Jepang, Presiden Prabowo Bawa Misi Khusus di Expo 2025 Osaka
Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka mengangkat tema besar terinspirasi filosofi Bali Tri Hita Karana, menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Tiba Jepang, Presiden Prabowo Bawa Misi Khusus di Expo 2025 Osaka
Indonesia
Prabowo Lawatan ke Jepang Lanjut Hadiri Sidang Umum PBB, Pulang Tanah Air 27 September
Setelah dari New York, Presiden PRabowo masih akan melanjutkan kunjungan resmi ke Ottawa, Kanada.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Prabowo Lawatan ke Jepang Lanjut Hadiri Sidang Umum PBB, Pulang Tanah Air 27 September
Indonesia
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Wapresi RI, Gibran Rakabuming Raka, tidak hadir reshuffle Kabinet Merah Putih. Jokowi pun memberikan pembelaan.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Olahraga
Menpora Erick Thohir Buka ke Publik Isi Bisikan Presiden Prabowo
Erick mengatakan Prabowo mengingatkan kerja sebagai Menpora akan sangat berat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Menpora Erick Thohir Buka ke Publik Isi Bisikan Presiden Prabowo
Indonesia
ISDS Nilai Djamari Chaniago Ditunjuk Prabowo Bukan Didasari Dendam Masa Lalu
Keputusan ini dinilai bukan karena dendam masa lalu, melainkan berlandaskan kedekatan personal dan pengalaman militer yang mumpuni
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
ISDS Nilai Djamari Chaniago Ditunjuk Prabowo Bukan Didasari Dendam Masa Lalu
Bagikan