PPP soal Kriteria Capres KIB, Harus Teruskan Program Kerja Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 22 Oktober 2022
PPP soal Kriteria Capres KIB, Harus Teruskan Program Kerja Jokowi

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardion (kedua kanan). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diprakarsai oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar masih belum mengumumkan calon presiden (capres) untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengaku ada kriteria khusus capres yang akan diusung KIB. Salah satunya adalah mampu melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Ridwan Kamil Isyaratkan Bergabung ke Golkar

Ia mengatakan, kriteria tersebut menjadi pertimbangan KIB sebelum mengusung capres untuk Pilpres 2024. Jika tak ada masalah, KIB akan mengumumkan capresnya pada awal 2023.

"Gambaran saya mungkin tidak sampai awal tahun mungkin kita sudah mengambil keputusan. Paling selambat-lambatnya awal tahun ya," ujar Mardiono di Jakarta, Sabtu (22/10).

Baca Juga

Airlangga Bahas Batik Kuning Ridwan Kamil di Depan Jokowi

PPP berharap agar capres dari KIB segera diumumkan ke publik. Namun, partai itu memahami bahwa Partai Golkar dan PAN mempunyai mekanisme terkait pengusungan capres.

"Kemudian nanti mudah-mudahan yang diusung oleh masing-masing partai koalisi ini sama," ujar Mardiono.

PPP, Partai Golkar, dan PAN pun terus menjaring aspirasi terkait capres tersebut.

"Nanti kelak akan kita jadikan sebuah keputusan nanti untuk mencalonkan capres dan cawapres yang kelak nanti bisa melanjutkan pembangunan negeri ini," sebut Mardiono. (Knu)

Baca Juga

Di HUT Golkar, Jokowi: Jangan Sembarangan Pilih Capres

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Koalisi Indonesia Bersatu #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan