PPP Ingin Rebut Kursi Seperti 2014

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 26 September 2022
PPP Ingin Rebut Kursi Seperti 2014

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono membuka Musyawarah Kerja Cabang PPP se-DKI Jakarta. Minggu (25/9/2022). (Humas PPP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hasil survei Charta Politika Indonesia dalam periode 6-13 September 2022, elektabilitas PPP menyentuh di angka 2,1 persen. Walaupun belum signifikan, kenaikan ini diklaim mulai terlihat usai PPP dipimpin oleh Mardiono.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menargetkan elektabilitas partainya terus naik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga:

Anies Salah Satu Capres yang Diusulkan Akar Rumput PPP

"Sekarang elektabilitas PPP sudah mulai merangkak naik. Saya berharap, tiga bulan ke depan usai melakukan konsolidasi nasional di tingkat wilayah dan cabang, mudah-mudahan survei kita naik lagi," kata Mardiono, usai membuka Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) PPP se-DKI Jakarta, di Jakarta, Minggu (25/9).

Ia mengatakan, kekompakan diharapkan menjadi modal sosial yang besar. Pihaknya memiliki target perolehan suara minimum untuk PPP sama seperti tahun 2014. Sehingga, perlu dilakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia.

"Konsolidasi hari ini menggambarkan bahwa PPP kompak dan terbaik di tingkat nasional. Target di DKI Jakarta sendiri merebut kursi seperti di 2014, ada sebanyak 10 kursi. Hal itu akan diperjuangkan oleh kader kita semua,” ujar Mardiono pula.

Ketua Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar KH Embay Mulya Syarif mengaku optimistis PPP bisa menjadi lebih baik lewat kepemimpinan Muhammad Mardiono.

Ia mengaku telah mengenal Mardiono sejak lama, bersama-sama menjadi seorang pengusaha hingga aktivis Islam. Bahkan, saat Mardiono memimpin PPP Provinsi Banten dengan hasil luar biasa.

"Saya pun optimis saat DPP PPP dipimpinnya bisa terus membawa hal baik," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Suharso dan Plt Ketum Mardiono Empat Mata Bahas Nasib PPP di 2024

#Partai Politik #DPP PPP #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Bagikan