PPP Akui Ada Ketegangan antara PDIP dengan NasDem usai Deklarasi Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 11 Oktober 2022
PPP Akui Ada Ketegangan antara PDIP dengan NasDem usai Deklarasi Anies

Waketum DPP PPP Arsul Sani (tengah) di depan ruang media center DPR, Jakarta, Senin (5/9/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Muncul ketegangan antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai NasDem setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengamini adanya ketegangan antara dua parpol berideologi nasionalis tersebut.

Baca Juga

NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies

"Tidak bisa dipungkiri bahwa publik menangkap ada ketegangan antara PDIP dan NasDem bahkan sejak sebelumnya deklarasi AB (Anies Baswedan) sebagai capres NasDem. Eskalasinya meningkat pascadeklarasi tersebut," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (11/10).

Arsul mengaku tak mempermasalahkan deklarasi capres yang dilakukan oleh Partai NasDem. Menurut dia, setiap parpol harus saling menghargai setiap kebijakan internal masing-masing.

Baca Juga

Hasto Sebut Langkah NasDem Dukung Anies Nyapres Kontradiktif

Ia mengapresiasi sikap Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut deklarasi capres sebagai artikulasi demokrasi yang biasa.

"Karenanya bagi PPP, soal sikap NasDem yang mencapreskan AB tersebut seyogyanya tidak perlu kemudian merusak hubungan antarparpol koalisi pemerintahan," kata Arsul.

Sekadar informasi, sejak Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024, beberapa waktu lalu, Hasto memang gencar mengkritik partai besutan Surya Paloh tersebut.

Hasto menyindir warna biru yang disebutnya telah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah mencalonkan capresnya sendiri.

Hasto juga menyebut deklarasi Anies oleh Partai NasDem telah mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. Bahkan Hasto menilai langkah NasDem mencapreskan Anies kontradiktif. (Pon)

Baca Juga

Sekjen PDIP Minta NasDem Jawab Pertanyaan Soal Banjir Jakarta

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #PDIP #Partai Nasdem #Anies Baswedan #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - 58 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Bagikan