NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Oktober 2022
NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengkahiri tugasnya sebagai kepala daerah pekan ini. Anies sudah dideklarasikan Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk bertarung dalam Pilres 2024.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengklaim telah membentuk tim khusus bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk menyiapkan sosok pendamping alias cawapres bagi Anies Baswedan untuk maju pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

Sekjen PDIP Minta NasDem Jawab Pertanyaan Soal Banjir Jakarta

"Komunikasi intensif dengan Demokrat dan PKS, kami sudah buat tim khusus yang melakukan pendalaman-pendalaman secara platform cawapres," ujar Willy di Fisipol UGM, Sleman, Senin (10/10).

Ia mengakui, pembicaraan terkait sosok cawapres yang bakal diusung masih berlangsung dinamis. Tetapi Partai Demokrat dan PKS sudah sepakat dengan NasDem terkait pencapresan Anies Baswedan.

"Semoga titik terang ini dalam waktu dekat kita bisa umumkan tapi dinamikanya masih terjadi, ya ada beberapa satu, dua yang masih belum kita sepakati, tetapi secara garis umum Anies menjadi benang merah kesepakatan bersama dari tiga partai itu," kata dia.

Pertemuan Anies dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu, belum menjadi penentu sosok cawapres pendamping Anies.

"Sejauh ini masih terus berkembang, kita lihatlah nanati siapa, kan masih ada waktu yang panjang," ujarnya.

Willy menegaskan, di internal Partai NasDem sejak awal mempersilakan Anies Baswedan menentukan sendiri sosok cawapres yang bakal mendampinginya maju pada Pemilu 2024.

"Kalau dari NasDem, dari perspektif NasDem kami serahkan pada Pak Anies untuk memilih dan menentukannya," katanya.

Willy menegaskan, Partai NasDem, tidak memiliki preferensi terkait kriteria cawapres pendamping Anies, termasuk tidak akan mengajukan kader internal partai.

"Kalau kami ingin 'dwi tunggal', tidak ingin 'kawin paksa', ya sudah saling melengkapi saja," ujar Willy dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Hasto Sebut Langkah NasDem Dukung Anies Nyapres Kontradiktif

#NasDem #Pemilu #Pilpres #Anies Baswedan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Status penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR kini tengah ditindaklanjuti Mahkamah Partai NasDem
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Indonesia
NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Berlaku Mulai 1 September 2025
DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Berlaku Mulai 1 September 2025
Indonesia
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Adapula sejumlah direksi dari Gojek ikut mengantarkan pemakaman korban.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Bagikan