Politikus PSI Apresiasi Anies Bawa Simbol Air Keberagaman ke IKN

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 Maret 2022
Politikus PSI Apresiasi Anies Bawa Simbol Air Keberagaman ke IKN

Penyatuan air dan tanah di IKN. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Air dan tanah dari seluruh negeri telah disatukan Presiden Joko Widodo setelah menerima dari para gubernur. Penyatuan air dan tanah itu, sebagai simbol pembangunan dan dukungan pemda pada keberadaan IKN Nusantara.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengapresiasi tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyertakan air dari enam tempat ibadah berbeda yang tersebar di wilayah Jakarta untuk dibawa dalam prosesi Kendi Nusantara di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Cerita Jokowi Kemah di Titik Nol IKN

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, Gubernur Anies membuat simbolisasi yang baik. Langkah Anies tersebut juga menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota yang inklusif.

"Kami mengapresiasi Pak Gubernur. Tindakan Pak Gubernur merupakan tindakan yang sangat tepat. Ibukota ini kan melting pot, kerukunan beragama adalah hal fundamental yang tidak terpisahkan," ucap Justin di Jakarta Rabu (16/3).

Justin mengatakan, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan budaya dan keyakinan yang beragam. Menurutnya, keberagaman Indonesia harus diimbangi dengan kerukunan dan inklusivitas.

Adapun, kata dia, Indonesia terdiri dari hampir 17.000 pulau, 300 kelompok etnik, 1.331 suku bangsa, dengan enam agama, dan banyak aliran kepercayaan.

"Keberagaman sudah menjadi karunia lahiriah dari Bangsa Indonesia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah semestinya kita ingat, syukuri, dan jaga bersama-sama," tutur Justin.

Jokowi tanam pohon di IKN. (Foto: Sekretariat Negara)
Jokowi tanam pohon di IKN. (Foto: Sekretariat Negara)

Selain itu, Justin merespons terkait tanah akuarium yang dibawa oleh Gubernur Anies. Menurut Justin, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

"Saya kira Bapak Gubernur memiliki pertimbangannya sendiri. Kalau mau diperdebatkan tanah mana yang pantas untuk mewakili DKI di IKN, tentu bisa saja. Tapi kan bukan itu poinnya. Sebaiknya, kita fokus saja kepada yang baik-baik. Tidak usah habiskan energi untuk memperdebatkannya," ungkap Justin.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa membangun IKN Nusantara bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan IKN Nusantara diperkirakan baru akan rampung dalam 15 sampai 20 tahun mendatang.

"Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya ini pekerjaan besar sekali dan juga bukan pekerjaan yang mudah ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan," jelasnya. (Asp)

Baca Juga:

Istana IKN Nusantara Dibangun di Daerah Paling Tinggi

#IKN Nusantara #UU IKN #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Pembangunan tahap kedua akan semakin cepat. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Oktober 2025
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Indonesia
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Sejumlah infrastruktur pendukung, antara lain Bandara Internasional Nusantara sudah rampung 100 persen dan bakal ditempatkan 41 orang mengoperasikan prasarana pendukung transportasi IKN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Indonesia
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN Almi Mardhani, saat ini dalam tahap tender.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bagikan