Polemik Anggaran Pemprov DKI, Djarot: Kalau Tak Disengaja Bodoh Banget

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 31 Oktober 2019
Polemik Anggaran Pemprov DKI, Djarot: Kalau Tak Disengaja Bodoh Banget

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (Foto: MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyesalkan adanya polemik anggaran di KUA-PPAS ibu kota. Djarot menduga, ada kesengajaan di balik pengajuan anggaran itu.

"Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya itu ada faktor kesengajaan," kata Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Baca Juga:

Anggaran KUA-PPAS Fantastis, Anies Ungkap Kelemahan Sistem E-budgeting Model Lama

Djarot mengatakan, seandainya ia masih duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta, sejak awal anggaran disusun, ia akan memastikan bahwa anggaran seperti lem Aibon itu tidak akan lolos.

Salah satu caranya adalah, Djarot mengundang stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.

Halaman situs internet ABPD Jakarta. (Foto: Twitter @willsarana)
Halaman situs internet ABPD Jakarta. (Foto: Twitter @willsarana)

Dengan demikian, pihaknya dapat meniminalisasi masuknya mata anggaran yang berpotensi tak tepat sasaran.

"Kalau di anggaran aneh-aneh, bukannya hanya disisir. Disisir itu kan gede-gede ya. Yang penting itu, zaman saya dulu itu namanya serit, kecil-kecil," lanjut dia.

Djarot mengingatkan pentingnya e-budgeting dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, semua orang bisa mengawasi.

“Ini sebetulnya pentingnya elektronik budgeting, pentingnya transparansi. Dengan terbuka seperti ini, maka bukan hanya anggota dewan yang melihat, menyisir anggaran, mencermati anggaran, tapi juga masyarakat bisa melihat,” ucapnya.

Baca Juga:

Begini Klarifikasi Anies Baswedan Terkait Anggaran Selangit Lem Aibon dan Bolpoin

Anggota Komisi II DPR itu juga mengimbau agar anggaran DKI itu tidak hanya disisir melainkan diserit, atau disisir yang lebih rapat. Dengan demikian, penyusupan anggaran bisa diminimalisir.

“Kalau di anggaran aneh-aneh, bukan hanya disisir, disisir itu kan gede-gede (celah) ya, yang penting itu zaman saya dulu itu namanya serit, sisir kecil rapat buat kutu. Tentu ada yang lolos ya. Kenapa, karena dalam anggaran itu tidak mungkin bisa sempurna 100 persen, tapi kita minimal bisa mengamankan supaya anggaran itu tidak bocor. Sebaikanya bukan disisir untuk DKI, tapi zaman dulu kita diserit,” jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ANTARA/Fauzi Lamboka)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: ANTARA/Fauzi Lamboka)

Diberitakan, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam anggaran alat tulis kantor pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran ( KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Hal itu jadi soroton publik setelah anggaran itu viral di media sosial setelah dibongkar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Selasa (29/10/2019) tengah malam.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menyebut, anggaran sebesar Rp 82 miliar itu muncul karena ada kesalahan pengetikan. (Knu)

Baca Juga:

Anak Buah Anies Klarifikasi Tak Ada Anggaran Aibon, Pras: Pas Ketahuan Bilang Salah Tulis

#DKI Jakarta #Djarot Saiful Hidayat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Bagikan