Polda Papua Bersiaga saat Proses Hukum KPK terhadap Lukas Enembe

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 27 September 2022
Polda Papua Bersiaga saat Proses Hukum KPK terhadap Lukas Enembe

Koalisi Rakyat Papua melalukan demonstrasi Save Gubernur Papua Lukas Enembe di Taman Imbi, Kota Jayapura dijaga aparat keamanan pada, 20 September 2022 (ANTARA/Ardiles Leloltery)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Situasi di Papua khususnya Kota Jayapura aman dan kondusif pasca-pemanggilan kedua Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, kepolisian tetap mengantisipasi bila terjadi perubahan situasi terkait penanganan perkara Lukas Enembe.

“Kami harap bahwa situasi yang aman dan kondusif ini tetap kita jaga. Saya yakin masyarakat juga bahagia jika situasi ini tetap aman dan kondusif,” kata Kamal kepada wartawan, Rabu (27/9).

Baca Juga:

KPK Tak Segan Pidanakan Kuasa Hukum Lukas Enembe Bila Rintangi Penyidikan

Polda Papua juga menyatakan kesiapannya untuk membantu tim penyidik KPK bila diminta melakukan penjemputan paksa terhadap Gubernur Lukas Enembe.

Namun, kata Kamal, sampai saat ini permintaan dari KPK itu belum ada.

Sementara itu, Polda Papua sudah menyiapkan pengamanan agar situasi kondusif di Papua tetap terjamin pasca-peningkatan status hukum terhadap Lukas Enembe.

Kamal mengatakan, Polda Papua mempertebal personel keamanan dengan meminta perbantuan tiga SSK (Satuan Setingkat Kompi) dari Brimob Nusantara. Personel bantuan itu sudah datang dari Sulawesi Utara (Sulut) dan Ambon.

Baca Juga:

Paulus Waterpauw Layangkan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Akan tetapi, Kamal menegaskan, personel pengamanan tambahan tersebut, bukan untuk kesiapan Polda Papua membantu KPK dalam melakukan upaya penjemputan paksa.

Melainkan untuk memastikan situasi dan keamanan di Papua tetap kondusif.

Adapun dalam perkara ini, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima gratifikasi Rp 1 miliar terkait APBD di Papua pada awal September lalu.

Ketua DPD Partai Demokrat itu sudah beberapa dipanggil KPK, namun Gubernur Papua itu masih belum juga memenuhi panggilan.

Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwari mengungkapkan, Lukas Enembe sampai saat ini masih dalam perawatan sehingga tidak dapat menghadiri panggilan KPK. (Knu)

Baca Juga:

Gubernur Papua Lukas Enembe Disebut Punya Tambang Emas di Tolikara

#Papua # Lukas Enembe
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Polres Mamberamo Raya Papua Diserang Massa: Aparat Terluka, Mobil dan Bangunan Rusak
Penyerangan Polres Mamberamo Raya, Papua, bermula dari laporan keributan warga yang diduga terpengaruh minuman keras di sekitar perempatan SD Adven Burmeso.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Oktober 2025
Polres Mamberamo Raya Papua Diserang Massa: Aparat Terluka, Mobil dan Bangunan Rusak
Indonesia
Penggerebekan KKB Dugwi Kogoya Berawal dari Temuan Ponsel di Lokasi Keributan
Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya, anggota KKB pelaku penembakan Brigadir Joan H. Sibarani dan warga sipil di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, akhirnya berhasil diringkus.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Penggerebekan KKB Dugwi Kogoya Berawal dari Temuan Ponsel di Lokasi Keributan
Indonesia
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Menhut Raja Juli telah mengutus eselon satunya turun langsung ke tanah Papua untuk berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mahasiswa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Indonesia
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih 
“Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan,” kata Raja Juli.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih 
Indonesia
Ketua Adat La Pago Minta Rakyat Papua Jangan Terprovokasi Insiden Pemusnahan Mahkota Cenderawasih
Kogoya berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama agar ke depan proses serupa dilakukan secara lebih bermartabat dalam menghormati budaya masyarakat Papua.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Adat La Pago Minta Rakyat Papua Jangan Terprovokasi Insiden Pemusnahan Mahkota Cenderawasih
Indonesia
Kemenhut Minta Maaf Lukai Hati Rakyat Papua, Akui Salah Bakar Mahkota Cenderawasih 
"Kami memahami bahwa mahkota Cenderawasih bukan sekadar benda, melainkan simbol kehormatan dan identitas kultural masyarakat Papua,” kata Dirjen KSDAE Kemenhut Satyawan Pudyatmoko
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Kemenhut Minta Maaf Lukai Hati Rakyat Papua, Akui Salah Bakar Mahkota Cenderawasih 
Indonesia
Rute Gerilya Undius Kogoya Bos KKB Intan Jaya Sebelum Meninggal di Wandai
Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya, meninggal karena sakit di Distrik Wandai, Papua Tengah. Ia dikenal terlibat dalam berbagai aksi penyerangan sejak 2022.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Rute Gerilya Undius Kogoya Bos KKB Intan Jaya Sebelum Meninggal di Wandai
Indonesia
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
Aksi demonstrasi oleh kelompok Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua (AMPPTAP) yang berlangsung di kawasan traffic light Abepura, Kota Jayapura, pada Rabu (15/10) siang, berakhir ricuh dan anarkis.
Frengky Aruan - Sabtu, 18 Oktober 2025
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
Indonesia
KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa
KPK mendalami kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan era Gubernur Lukas Enembe.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa
Indonesia
DPR Kecam Pembakaran Sekolah oleh KKB di Papua, Minta Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas
Tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi. Membakar bangunan sekolah merupakan tindakan kriminal yang sangat serius dan tidak dapat diterima.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Oktober 2025
DPR Kecam Pembakaran Sekolah oleh KKB di Papua, Minta Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas
Bagikan