PKS Siap Daftar jadi Peserta Pemilu 2024 di Hari Pertama

Andika Pratama - Kamis, 28 Juli 2022

PKS Siap Daftar jadi Peserta Pemilu 2024 di Hari Pertama

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Foto: pks.id

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada 1-14 Agustus 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menyampaikan partainya akan mendaftarkan diri di hari pertama saat pendaftaran dibuka oleh KPU.

Baca Juga

Mayoritas Pemilih PKS Ingin Mengusung Anies Jadi Capres

"PKS sudah siap mengikuti proses verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU dan akan langsung mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 di hari pertama ketika dibuka proses pendaftaran," kata Habib Aboe di Jakarta, Kamis (28/7).

Habib Aboe menuturkan, seluruh jajaran struktur PKS mulai dari tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan sudah mempersiapkan sejak jauh hari.

Bahkan, kata Habib Aboe, PKS sudah melakukan proses verifikasi internal dan semuanya sudah siap memenuhi semua persyaratan.

Baca Juga

PKS Minta Pemerintah Ubah Pola Pendekatan Pemberantasan KKB

"DPP PKS sudah melakukan proses verifikasi internal di seluruh Provinsi se-Indonesia bahkan melakukan pengecekan dan verifikasi administrasi hingga ke tingkat Kecamatan," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Habib Aboe, PKS dapat memastikan memenuhi seluruh persyaratan dan siap menjadi peserta Pemilu 2024, serta berikhtiar menargetkan perolehan suara signifikan di Pemilu 2024 yang akan datang.

Habib Aboe menjelaskan kesiapan parpolnya itu ketika kegiatan konsolidasi Tim Verpol DPP PKS untuk persiapan pendaftaran Pemilu 2024 yang juga mengundang Komisioner KPU Idham Holik. (*)

Baca Juga

Soal Usul Duet Anies-AHY, PKS Minta 'Ojo Kesusu'

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pemilu #Pilpres #Partai Politik

Bagikan

Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.

Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.

Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.

Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Bagikan