Pj Heru Diminta Evaluasi Pasar Jaya Imbas Dugaan Korupsi Bansos

MerahPutih.com - Dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) COVID-19 Pemprov DKI tengah mencuat. Hal itu pertama diangkat oleh akun Twitter @kurawa. Lewat cuitannya, @kurawa membeberkan kronologi dugaan korupsi program bansos yang dijalankan di era Gubernur Anies Baswedan ini.

Penjabat Gubernur (Pj) Heru Budi Hartono diminta untuk mengevaluasi kinerja BUMD Pasar Jaya seiring adanya isu dugaan praktik korupsi program bantuan sosial (bansos) COVID-19 di 2020 silam.

"Sudah saatnya Pj Gubernur melakukan evaluasi besar-besaran di BUMD Pasar Jaya maupun PAM Jaya. Jangan sampai mencuat lagi dugaan tindak pidana korupsi dalam 2 BUMD ini," kata Ketua Himpunan Pemuda Pembangunan Indonesia (HPPI) Faizal Nasution, Jumat (13/1).

Baca Juga:

Dinsos DKI Buka Suara soal Polemik Dugaan Korupsi Bansos Era Anies

Menurut dia, adanya indikasi dugaan korupsi ini membuktikan lemahnya fungsi dewan pengawas Perumda Pasar Jaya dalam mengawasi kinerja direktur Perumda Pasar Jaya di tahun 2020 yang dimana Arief Nasrudin.

"Ini meleburnya pengawas dengan Direktur sehingga direktur terlalu bebas untuk bermain atau dewas ikut jadi pemain dalam dugaan korupsi bansos tahun 2020 di pemprov DKI Jakarta," tambahnya.

Seperti diketahui, dugaan korupsi program bansos COVID-19 Pemprov DKI diungkap oleh akun Twitter @kurawa. Lewat cuitannya, @kurawa membeberkan kronologi dugaan korupsi program bansos yang dijalankan di era Gubernur Anies Baswedan ini.

Dalam cuitan akun Twitter @kurawa, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran hingga Rp 3,65 triliun untuk penyaluran bansos dalam bentuk sembako.

"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun, mengapa?," tulis @kurawa dalam cuitannya.

Ia mengklaim tak mengetahui mengapa penyaluran bansos terbesar melalui Perumda Pasar Jaya, salah satu BUMD DKI Jakarta.

Baca Juga:

Pj DKI 1 soal Dugaan Korupsi Bansos DKI Era Anies: Enggak Bisa Komentari

Usai mengetahui bahwa gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur.

Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.

Namun, @kurawa mengaku terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Ia mengklaim, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Setelah itu, @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut.

Akun @kurawa bahkan mengunggah sebuah dokumen berjudul risalah rapat. Dalam dokumen itu, disebutkan jenis rapat itu adalah rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos itu.

Dalam dokumen risalah rapat yang sama, rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik itu tertulis berlangsung pada 12 Mei 2022.

Akun @kurawa menguraikan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos.

Dalam dokumen yang diunggah @kurawa, disebut ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya.

Menurut @kurawa, aparat penegak hukum harus bertindak berdasar temuan kantor akuntan publik tersebut karena ada unknown shrinkage senilai Rp 150 miliar.

Akun @kurawa mengaku hendak menelusuri lebih lanjut berkait hasil audit forensik kantor akuntan publik itu terhadap bansos tersebut. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Tampik Ada Korupsi Bansos COVID-19 Era Anies