Headline

Persoalkan Tersebarnya Manifes Pesawat Prabowo, Pengamat: Fadli Zon Aneh

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 30 Mei 2019
  Persoalkan Tersebarnya  Manifes Pesawat Prabowo, Pengamat: Fadli Zon Aneh

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mendesak kepolisian menangkap penyebar manifes perjalanan Prabowo Subianto ke luar negeri. Sebab menurut Fadli manifes adalah hal privat.

"Itu kan hal privat. Kenapa kok disebar? Itu kan pelanggaran UU ITE. Harusnya polisi langsung menangkap yang menyebar itu," kata Fadli di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Kamis (30/5).

Dia mengatakan, Prabowo memiliki kolega dan teman di luar negeri sehingga sangat wajar mengunjungi mereka beberapa kali dalam sebulan, terkait kaitan urusan bisnis maupun pertemanan.

Fadli juga mempertanyakan manifes penumpang pesawat yang ikut Prabowo ke Dubai dan beredar luas karena tidak boleh dipublikasikan.

Prabowo menggunakan pesawat jet pribadi
Prabowo dalam sejumlah kesempatan kunjungan di Tanah Air menggunakan jet pribadi (Foto: Tim Komunikasi Gerindra)

"Pertanyaannya apakah memang manifes keberangkatan seseorang itu boleh dipublikasikan dan apakah boleh imigrasi menyebarluaskan informasi seperti ini. Ini urusan privat, bukan urusan kenegaraan ataupun dinas," ujar Fadli.

Menurut dia, tidak ada hal yang disembunyikan dari kepergian Prabowo tersebut. Namun secara aturan, kata dia, tidak boleh manifes disebarluaskan karena bersifat privat.

Selain terkait dua orang warga Rusia yaitu Mikhail Davzdov dan Anzhelika Butaeva yang ada dalam manifes, kata Fadli, mereka merupakan observer yang diundang DPR untuk melihat jalannya pelaksanaan Pemilu 2019.

"Yang diundang kan perwakilan parlemen beberapa negara seperti Malaysia, Rusia, Amerika, Australia, Turki, Singapura. Saat itu mereka perwakilan Rusia mau hadir namun ternyata tidak jadi hadir," kata Fadli.

Dia menilai hubungan orang Rusia tersebut merupakan perkawanan dan kepergian Prabowo ke Dubai merupakan urusan privat sehingga tidak masalah.

Ketua Umum GPK-RI Abdullah Kelrey
Ketua Umum Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK-RI), Abdullah Kelrey (Foto: Ist)

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK-RI), Abdullah Kelrey, mengatakan bahwa pernyatan terlihat tak 'nyambung'.

"Artinya Fadli menunjukkan kebodohannya," kata Kelrey kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Kamis (30/5).

BACA JUGA: TKN Ingatkan BPN Terkait Gugatan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Menteri Budi Karya Sumadi Imbau Pemudik Jalan Tol Jaga Kecepatan Tak Lebih dari 100 KM/Jam

Lebih lanjut Kelrey mengatakan bahwa, Prabowo Subianto adalah tokoh bangsa dimana segala kegiatannya bisa diketahui oleh publik melalui pemberitaan di media massa.

"Kok Fadli suruh polisi tangkap, ada-ada saja, itu orang mengerti ngak, masih bisa bedakan nggak, antara pejabat publik dan rakyat biasa," terang dia.

Abdullah Kelrey pun mengingatkan pihak kepolisian untuk cuek saja dengan pernyataan Fadli. Karena tidak penting.

"Fadli jangan asal bicara nanti kelihatan bodohnya. Kasihan dia wakil rakyat, kalau wakil rakyat saja begitu bagaimana rakyatnya yang dia urus bisa repot," tutup Kelrey.(Knu)

#Fadli Zon #Prabowo Subianto #Partai Gerindra #UU ITE
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
DPR sudah menerima lima surat dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut membahas calon anggota LPS hingga RUU BUMN.
Soffi Amira - 10 menit lalu
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
Indonesia
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres. Keduanya bertemu saat mengikuti Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Soffi Amira - 50 menit lalu
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Dunia
Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB
Apresiasi sama diberikan hampir seluruh delegasi peserta KTT
Wisnu Cipto - 1 jam, 7 menit lalu
Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB
Indonesia
Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu
Insiden mikrofon mati terjadi ketika setelah Prabowo menyampaikan kalimat, “Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian.”
Wisnu Cipto - 1 jam, 40 menit lalu
Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu
Indonesia
Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Diyakini Bisa 'Buka Pintu' Kemerdekaan Palestina
Presiden RI, Prabowo Subianto, menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Ia pun diyakini bisa membuka pintu bagi kemerdekaan Palestina.
Soffi Amira - 1 jam, 53 menit lalu
Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Diyakini Bisa 'Buka Pintu' Kemerdekaan Palestina
Indonesia
Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan segera membentuk Komisi Reformasi Polri. Usman Hamid pun mengatakan, bahwa konsep dan tujuannya belum jelas.
Soffi Amira - 2 jam, 25 menit lalu
Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas
Indonesia
Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel
Perdamaian di Jalur Gaza hanya dapat tercapai dengan adanya pengakuan penuh terhadap kedaulatan negara Palestina.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel
Dunia
Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang
"Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina," kata Prabowo
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang
Indonesia
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan menaikkan gaji guru dan dosen ASN. Komisi X DPR juga meminta nasib guru honorer diperhatikan, karena gajinya kecil.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Bagikan