Headline

Persoalkan Tersebarnya Manifes Pesawat Prabowo, Pengamat: Fadli Zon Aneh

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 30 Mei 2019
  Persoalkan Tersebarnya  Manifes Pesawat Prabowo, Pengamat: Fadli Zon Aneh

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mendesak kepolisian menangkap penyebar manifes perjalanan Prabowo Subianto ke luar negeri. Sebab menurut Fadli manifes adalah hal privat.

"Itu kan hal privat. Kenapa kok disebar? Itu kan pelanggaran UU ITE. Harusnya polisi langsung menangkap yang menyebar itu," kata Fadli di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Kamis (30/5).

Dia mengatakan, Prabowo memiliki kolega dan teman di luar negeri sehingga sangat wajar mengunjungi mereka beberapa kali dalam sebulan, terkait kaitan urusan bisnis maupun pertemanan.

Fadli juga mempertanyakan manifes penumpang pesawat yang ikut Prabowo ke Dubai dan beredar luas karena tidak boleh dipublikasikan.

Prabowo menggunakan pesawat jet pribadi
Prabowo dalam sejumlah kesempatan kunjungan di Tanah Air menggunakan jet pribadi (Foto: Tim Komunikasi Gerindra)

"Pertanyaannya apakah memang manifes keberangkatan seseorang itu boleh dipublikasikan dan apakah boleh imigrasi menyebarluaskan informasi seperti ini. Ini urusan privat, bukan urusan kenegaraan ataupun dinas," ujar Fadli.

Menurut dia, tidak ada hal yang disembunyikan dari kepergian Prabowo tersebut. Namun secara aturan, kata dia, tidak boleh manifes disebarluaskan karena bersifat privat.

Selain terkait dua orang warga Rusia yaitu Mikhail Davzdov dan Anzhelika Butaeva yang ada dalam manifes, kata Fadli, mereka merupakan observer yang diundang DPR untuk melihat jalannya pelaksanaan Pemilu 2019.

"Yang diundang kan perwakilan parlemen beberapa negara seperti Malaysia, Rusia, Amerika, Australia, Turki, Singapura. Saat itu mereka perwakilan Rusia mau hadir namun ternyata tidak jadi hadir," kata Fadli.

Dia menilai hubungan orang Rusia tersebut merupakan perkawanan dan kepergian Prabowo ke Dubai merupakan urusan privat sehingga tidak masalah.

Ketua Umum GPK-RI Abdullah Kelrey
Ketua Umum Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK-RI), Abdullah Kelrey (Foto: Ist)

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK-RI), Abdullah Kelrey, mengatakan bahwa pernyatan terlihat tak 'nyambung'.

"Artinya Fadli menunjukkan kebodohannya," kata Kelrey kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Kamis (30/5).

BACA JUGA: TKN Ingatkan BPN Terkait Gugatan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Menteri Budi Karya Sumadi Imbau Pemudik Jalan Tol Jaga Kecepatan Tak Lebih dari 100 KM/Jam

Lebih lanjut Kelrey mengatakan bahwa, Prabowo Subianto adalah tokoh bangsa dimana segala kegiatannya bisa diketahui oleh publik melalui pemberitaan di media massa.

"Kok Fadli suruh polisi tangkap, ada-ada saja, itu orang mengerti ngak, masih bisa bedakan nggak, antara pejabat publik dan rakyat biasa," terang dia.

Abdullah Kelrey pun mengingatkan pihak kepolisian untuk cuek saja dengan pernyataan Fadli. Karena tidak penting.

"Fadli jangan asal bicara nanti kelihatan bodohnya. Kasihan dia wakil rakyat, kalau wakil rakyat saja begitu bagaimana rakyatnya yang dia urus bisa repot," tutup Kelrey.(Knu)

#Fadli Zon #Prabowo Subianto #Partai Gerindra #UU ITE
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan menaikkan gaji guru dan dosen ASN. Komisi X DPR juga meminta nasib guru honorer diperhatikan, karena gajinya kecil.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
Prabowo Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Komisi I DPR: Kemerdekaan Palestina Harus Disuarakan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bakal berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Komisi I DPR RI mengatakan, bahwa kemerdekaan Palestina harus disuarakan dengan lantang.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Komisi I DPR: Kemerdekaan Palestina Harus Disuarakan
Indonesia
Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan berpidato di Sidang Umum PBB. Hal itu mengulangi sejarah perjuangan diplomasi ayahnya.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya
Indonesia
Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun
Prabowo baru saja mengunjungi Expo 2025 Osaka. Ia membawa pulang proyek investasi senilai Rp 392 triliun dari sana.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun
Indonesia
Tiba Jepang, Presiden Prabowo Bawa Misi Khusus di Expo 2025 Osaka
Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka mengangkat tema besar terinspirasi filosofi Bali Tri Hita Karana, menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Tiba Jepang, Presiden Prabowo Bawa Misi Khusus di Expo 2025 Osaka
Indonesia
Prabowo Lawatan ke Jepang Lanjut Hadiri Sidang Umum PBB, Pulang Tanah Air 27 September
Setelah dari New York, Presiden PRabowo masih akan melanjutkan kunjungan resmi ke Ottawa, Kanada.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Prabowo Lawatan ke Jepang Lanjut Hadiri Sidang Umum PBB, Pulang Tanah Air 27 September
Indonesia
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Wapresi RI, Gibran Rakabuming Raka, tidak hadir reshuffle Kabinet Merah Putih. Jokowi pun memberikan pembelaan.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Olahraga
Menpora Erick Thohir Buka ke Publik Isi Bisikan Presiden Prabowo
Erick mengatakan Prabowo mengingatkan kerja sebagai Menpora akan sangat berat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Menpora Erick Thohir Buka ke Publik Isi Bisikan Presiden Prabowo
Indonesia
ISDS Nilai Djamari Chaniago Ditunjuk Prabowo Bukan Didasari Dendam Masa Lalu
Keputusan ini dinilai bukan karena dendam masa lalu, melainkan berlandaskan kedekatan personal dan pengalaman militer yang mumpuni
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
ISDS Nilai Djamari Chaniago Ditunjuk Prabowo Bukan Didasari Dendam Masa Lalu
Bagikan