Periksa Pramugari, KPK Dalami Penggunaan Private Jet First Class Lukas Enembe


Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penggunaan pesawat jet pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe.
Penyidik mendalami hal itu saat memeriksa pramugari PT RDG bernama Tamara Anggraeny, Senin (3/10) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/10).
Baca Juga:
KPK Duga Ada Pihak yang Minta Lukas Enembe Hindari Proses Hukum
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya penggunaan private jet dengan layanan first class oleh tersangka LE (Lukas Enembe)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (4/10).
Selain soal penggunaan private jet first class, lewat Tamara tim penyidik juga mendalami dugaan aliran uang Lukas Enembe ke sejumlah pihak.
"Kemudian dikonfirmasi juga mengenai pengetahuan saksi soal dugaan uang yang diberikan tersangka ke beberapa pihak," ujarnya.
Seusai diperiksa kemarin, Tamara menyebut Lukas Enembe sering menyewa private jet milik warga Singapura saat melakukan perjalanan ke luar negeri.
Baca Juga:
Kapolri Siapkan 1.800 Personel untuk Jemput Paksa Lukas Enembe
Menurut Tamara, Lukas menyewa private jet lebih dari satu kali. Hanya saja, ia mengaku lupa ketika ditanya mengenai tujuan penerbangan Lukas.
"Banyak banget beberapa kali," kata Tamara.
Tim penyidik KPK sebelumnya sudah mendalami penyewaan private jet yang digunakan Lukas dan keluarganya. Materi itu didalami lewat pemeriksaan terhadap Direktur Asia Cargo Airline Revy Dian Permata Sari, Selasa (27/9).
KPK mengumumkan telah menjerat Lukas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Setelah pengumuman tersebut, demonstrasi membela Lukas bermunculan baik di Jayapura maupun Jakarta.
Politikus Partai Demokrat itu juga telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. (Pon)
Baca Juga:
DPR Kritik Kedatangan Ketua Komnas HAM ke Kediaman Lukas Enembe
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
