Penyebab Elektabilitas PDIP dan PSI Teratas di DKI Versi JRC

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 22 Desember 2021
Penyebab Elektabilitas PDIP dan PSI Teratas di DKI Versi JRC

Grafik hasil survey Jakarta Research Center terhadap partai politik di DKI Jakarta pada 10-15 Desember 2021 yang dikutip di Jakarta, Rabu (22/12/2021). ANTARA/HO-Jakarta Research Center

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga Jakarta Research Center (JRC) menyatakan elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki peringkat teratas di DKI Jakarta karena kerap mengkritisi kebijakan Gubernur Anies Baswedan.

PDIP meraih elektabilitas sebesar 22,1 persen, sedangkan PSI mencapai 18,0 persen atau sebanyak 40 persen jika digabungkan.

Baca Juga

Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi

"Dua parpol itu kerap mengkritisi kebijakan eksekutif di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Direktur Komunikasi JRC Alfian P dalam keterangannya, Rabu (22/12).

Selain itu, perwakilan kedua partai politik di DPRD DKI Jakarta itu dikenal lantang dan menentang terhadap kebijakan Anies Baswedan.

Seperti kebijakan penanganan banjir, pembuatan sumur resapan yang berdampak terhadap kerusakan ruas jalan, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

“Dua parpol tersebut yang paling gencar mengangkat persoalan yang menjadi polemik di tengah warga Jakarta,” ucap Alfian.

Baca Juga

Jalan Anies Jaga Eksistensi dan Popularitas Jelang Pemilu

Alfian menganalisa kritikan kebijakan terhadap eksekutif DKI tersebut berdampak kepada peningkatan nilai elektoral PDI Perjuangan dan PSI di Ibu Kota hingga menjauhi pencapaian elektabilitas partai lain.

Pada urutan berikutnya ada Golkar (8,0 persen) dan Gerindra (6,4 persen), PKS (5,1 persen), Demokrat (5,0 persen), NasDem (4.0 persen), dan PKB (3,0 persen).

Baca Juga

Tiga Program Andalan Anies yang Jalan di Tempat Versi Fraksi PDIP DKI

Kemudian ada parpol baru Gelora (1,6 persen), PPP (1,5 persen), PAN (1,4 persen), Partai Ummat (1,3 persen), Perindo (1,0 persen), PBB (0,3 persen), dan Hanura (1,0 persen).

Jakarta Research Center melakukan survei secara tatap muka kepada 800 responden mewakili seluruh wilayah DKI Jakarta pada 10-15 Desember 2021 melalui metode "multistage random sampling" dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 3,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Asp)

#Anies Baswedan #DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Bagikan