Pengesahan UU Ciptaker Bentuk Persekongkolan Jahat Pemerintah, DPR dan Pengusaha

MerahPutih.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin melontarkan kritik keras terhadap pemerintah dan DPR menyusul disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Din menyebut pengesahan UU sapu jagad tersebut sebagai bentuk persekongkolan jahat.

"Pengesahan UU Ciptaker atau Omnibus Law Ciptaker adalah bentuk persekongkolan jahat pemerintah, DPR, dan pengusaha. Mereka membela rakyat hanya dalam kata-kata, tetapi bukan dalam perbuatan nyata," kata Din dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyesalkan sikap pemerintah dan DPR yang tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Menurut dia, hal itu menunjukkan pemerintah dan DPR lebih membela pengusaha ketimbang rakyatnya.

Baca Juga

Ratusan Ribu Orang Tandatangani Petisi Tolak UU Cipta Kerja

"Pengesahan RUU Ciptaker menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR telah buta, tuli, dan beku hati terhadap aspirasi rakyat. Mereka lebih membela pengusaha daripada kaum pekerja," tegas dia.

Din pun menilai, pemerintah dan DPR sedang menyulut kegaduhan sosial, tatkala mengesahkan RUU Ciptaker saat suara penolakan kian besar. Apalagi, proses pembahasan aturan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

"Dengan mengesahkan RUU Ciptaker, sampai rakat paripurna pada malam hari, pemerintah dan DPR telah menyulut api kegaduhan," kata Din. (Pon)

Baca Juga

UU Cipta Kerja Diklaim Bisa Dorong Terciptanya Era Penyiaran Digital