Pengamat: Jika PAN dan Demokrat ke Pemerintah, Demokrasi Jadi Tidak Sehat

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 12 Juli 2019
Pengamat: Jika PAN dan Demokrat ke Pemerintah, Demokrasi Jadi Tidak Sehat

Kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di SUGBK, Jakarta, Minggu (7/4). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik, Sebastian Salang meminta agar partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil Makmur tetap solid berada di luar pemerintahan.

Ia melanjutkan, apabila tidak ada partai oposisi maka bukan tidak mungkin praktik-praktik korupsi akan semakin merajalela. Makanya phak oposisi dibutuhkan untuk pengawasan.

“Kekuasaan itu harus selalu di kontrol karena kekuasaan itu cenderung diselewengkan seperti korupsi. Makannya itu harus di kontrol oleh kekuatan yang kuat dengan oposisi,” kata Sebastian, Jumat (12/7).

Prabowo Subianto yang diusung beberapa partai kembali kalah dalam Pilpres 2019 ( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Prabowo Subianto yang diusung beberapa partai kembali kalah dalam Pilpres 2019 ( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Baca Juga: Fahri Hamzah Paparkan Konsep Oposisi dalam Sistem Presidensialisme

Sebastian menjelaskan, di dalam Undang-Undang, memang tidak diatur terkait harus adanya sebuah oposisi pemerintah. Namun, setiap partai politik harus memiliki kesadaran sendiri untuk mengawasi dan mengkontrol kekuasaan.

“Memang ada kemungkinan partai eks 02 yang memilih untuk bergabung dengan pemerintah. Godaan bergabung itu besar dan parpol di Indonesia itu belum tahan lapar,” jelasnya.

Lebih jauh ia menegaskan, pemerintah sendiri juga harus memberikan ruang untuk oposisi agar dapat membangun demokrasi yang lebih baik.

“Oposisi yang dibangun juga oposisi yang konstruktif. Kalau pemerintah bener ya bilang puji, kalau salah ya tegur,” jelas Sebastian.

Ia mengatakan, koalisi pemerintah sudah kuat dengan lima partai pendukung. Sedangkan, koalisi oposisi hanya empat partai.

Posisi oposisi juga semakin lemah dengan isu bergabungnya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke kubu pemerintah. Salang menilai, demokrasi menjadi tidak sehat jika hal itu betul-betul terjadi.

Dia pun meminta partai di luar pemerintah tetap berada di posisi awal. Dengan begitu, kekuatan oposisi dapat mengimbangi kubu pemerintah.

"Berada di luar itu juga menjadi tugas penting bagi pemerintahan," ujar Sebastian Salang. (Knu)

Baca Juga: Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi

#Prabowo Subianto #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Minta Prabowo Ganti Menkeu Purbaya, Dianggap tak Paham Pengelolaan Anggaran Negara
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mengganti Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Minta Prabowo Ganti Menkeu Purbaya, Dianggap tak Paham Pengelolaan Anggaran Negara
Indonesia
Prabowo Minta Korban Ledakan SMA 72 Wajib Jadi Prioritas Nomor Satu
Prabowo Subianto minta penanganan korban ledakan SMA 72 Kelapa Gading diprioritaskan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Prabowo Minta Korban Ledakan SMA 72 Wajib Jadi Prioritas Nomor Satu
Indonesia
Bukan Oppa K-Pop! Ternyata Inilah Idola Utama Presiden Prabowo Subianto dari Korea Selatan
Hal ini disampaikan saat meresmikan PT Lotte Chemical Indonesia, pabrik petrokimia terbesar se-Asia Tenggara di Cilegon
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Bukan Oppa K-Pop! Ternyata Inilah Idola Utama Presiden Prabowo Subianto dari Korea Selatan
Indonesia
Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi, Minta Rakyat Hormati Mantan Presiden
Presiden RI, Prabowo Subianto, membantah takut dengan Jokowi. Ia mengatakan, bahwa masyarakat harus menghormati mantan pemimpin bangsa.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi, Minta Rakyat Hormati Mantan Presiden
Indonesia
Prabowo Mau Borong 30 Rangkaian KRL, Jumlah Penumpang Diprediksi Tembus 400 Juta Orang
Prabowo mau borong 30 rangkaian KRL, jumlah penumpang diprediksi bisa menembus 400 juta orang.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Prabowo Mau Borong 30 Rangkaian KRL, Jumlah Penumpang Diprediksi Tembus 400 Juta Orang
Indonesia
Prabowo Mau Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi, Ekonom: Enggak Bakal Cukup!
Presiden RI, Prabowo Subianto, mau membayar utang Whoosh pakai uang sitaan korupsi. Ekonom menyebutkan, bahwa hal itu tidak akan cukup.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Prabowo Mau Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi, Ekonom: Enggak Bakal Cukup!
Indonesia
Respons Kecelakaan KA Bangunkarta, DPR Ingatkan KAI Target Zero Accident dari Prabowo
Keselamatan operasional kereta api harus menjadi prioritas utama demi mencegah terulangnya kecelakaan di jalur rel.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Respons Kecelakaan KA Bangunkarta, DPR Ingatkan KAI Target Zero Accident dari Prabowo
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Presiden RI, Prabowo Subianto, ingin menambah 30 rangkaian KRL. Komisi V DPR menyebutkan, bahwa waktu tunggu KRL bakal jadi lebih pendek di jam krusial.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Indonesia
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Saat ini, Indonesia memiliki kewajiban pembayaran utang untuk proyek kerata Whoosh sekitar Rp 1,2 triliun per tahun kepada China.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Bagikan