Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) mencatat sekitar 677 perusahaan di ibu kota yang melanggar aturan dalam PSBB.
Kepala Disnakertrans, Andri Yansah mengatakan, dari 677 perusahaan 126 dilakukan penutupan sementara perusahaan yang tak dikecualikan selama masa PSBB.
Baca Juga:
Warga Jabodetabek Bisa Mudik, Tapi Penuhi Dulu Syarat-Syarat Ini
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10 dijelaskan hanya ada 10 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB. Satu, kesehatan. Dua, bahan pangan, makanan dan minuman. Tiga, energi. Empat, komunikasi dan teknologi informasi. Lima, keuangan.
Kemudian keenam, logistik. Tujuh, konstruksi. Delapan, industri strategis. Sembilan, pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu. Sepuluh adalah sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari.
"126 perusahaan ditutup hingga PSBB selesai, yaitu 22 Mei 2020," kata Andri di Jakarta, Kamis (30/4).
Perusahaan yang ditutup tersebat di lima wilayah Jakarta. 21 perusahaan ada di Jakarta Pusat, 32 di Jakarta Barat, 23 di Jakarta Utara, 15 di Jakarta Timur dan 35 di Jakarta Selatan.
Selain perusahaan yang ditutup, lanjut Andri, ada 153 sektor usaha yang hanya diberi peringatan, karena mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), namun mereka tidak menerapkan protokol kesehatan.
Baca Juga:
"Jakarta Barat 20 perusahaan, 67 Jakarta Utara, 60 Jakarta Timur, dan 6 berada di Jakarta Selatan," terang dia.
Lanjut Andri, pihaknya pun juga memberi teguran terhadap 497 tempat kerja yang dikecualikan, tapi tidak menerapkan protokol kesehatan yang diatur di dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020.
"Perusahaan itu tersebar di Jakarta Pusat ada 138 perusahaan, 63 Jakarta Barat, 92 Jakarta Utara, 87 Jakarta Timur, 113 Jakarta Selatan, dan 4 Kepulauan Seribu," pungkasnya.(Asp)
Baca Juga:
Surabaya Raya Terapkan PSBB, Jumlah Kendaraan di Tol Solo-Ngawi Turun Drastis
