Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 20 Desember 2020
Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu

Pemberian Bansos. (Foto: Kemensos).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk memperbaiki data dan teknis penyaluran Bantuan Sosial COVID-19 tunai Rp300. Hal ini karena masih banyak warga yang ekonominya lemah tak mendapatkab bantuan.

"Saya memberi masukan dan saran ke Pemprov DKI agar dapat memperbaiki instrumen pembagian bansos tersebut. Instrumen tersebut meliputi tekhnis di lapangan dan data daripada warga penerima bansos tersebut," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Thopaz Nuhgraha Syamsul di Jakarta.

Baca Juga:

Polisi Ringkus 3 Calo Rapid Tes di Stasiun Senen

Thopaz menyampaikan, pada pembagian bansos sebelumnya, misalnya masih banyak warga Jakarta Timur yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemprov.

"Saya cek ke lapangan dan juga banyak warga yang mengadu di reses saya bahwa mereka tidak mendapatkan bansos, padahal mereka warga asli di situ. Hal-hal seperti ini yang menurut saya harus dievaluasi oleh Pemprov DKI," ujar Thopaz.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini meminta, hal-hal seperti itu tidak terulang kembali dan semoga pembagian bansos bisa berjalan dengan baik dan semestinya.

Bantuan Sosial. (Kemensos)
Bantuan Sosial. (Kemensos)

"Karena kasian warga kita, secara ekonomi mereka sudah terpukul oleh adanya COVID-19 tersebut, oleh karena nya melalui bansos ini diharapkan bisa membantu perekonomian mereka (warga Jakarta)," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah pusat dan Pemerintah DKI bersepakat mengganti Bansos berupa sembako menjadi BLT Rp300. Penyaluran BLT ini akan melalui ATM Bank DKI. Nantinya bagi penerima yang tidak memiliki ATM akan didaftarkan oleh Pemprov DKI. (Asp)

Baca Juga:

Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19

#Korupsi Bansos #Dana Bansos #BLT
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPK Buka Tersangka Rudy Tanoe Perkaya Perusahaannya Rp 108 M dari Kasus Korupsi Bansos
Keuntungan PT DNRL itu disalurkan sebagai dividen kepada perusahaan induk PT DNR yang juga dikendalikan tersangka Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Tersangka Rudy Tanoe Perkaya Perusahaannya Rp 108 M dari Kasus Korupsi Bansos
Indonesia
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Kemensos mencatat hingga 15 September 2025 penyaluran bansos sembako telah menjangkau 13,6 juta KPM atau 75,89 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Jika uji coba di Banyuwangi berhasil digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
 Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Bansos PKD disalurkan secara bertahap mulai Senin, 25 Agustus 2025, dengan nilai Rp 300.000 per bulan.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Indonesia
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Bansos Kemensos Rp 200 M, 4 Orang Dicekal
KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka korupsi penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Bansos Kemensos Rp 200 M, 4 Orang Dicekal
Indonesia
Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat
Budi belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai langkah KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara yang sebenarnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat
Indonesia
KPK Buka Sprindik Baru Korupsi Penyaluran Bansos Kemensos, Sudah Ada Tersangka
Kasus korupsi baru ini merupakan pengembangan dari perkara bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.
Wisnu Cipto - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Buka Sprindik Baru Korupsi Penyaluran Bansos Kemensos, Sudah Ada Tersangka
Bagikan