PDIP Sebut SBY Turun Gunung sebagai Bentuk Kekhawatiran terhadap Nasib AHY

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 18 September 2022
PDIP Sebut SBY Turun Gunung sebagai Bentuk Kekhawatiran terhadap Nasib AHY

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku akan turun gunung, karena disebutnya ada tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pun mengkritisi ucapan SBY. Di forum resmi partai seperti rapimnas, kata Hasto, seharusnya SBY menyampaikan politik kebenaran.

Menurutnya, rapimnas semestinya dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan informasi yang benar.

Baca Juga:

Koalisi dan Capres Partai Demokrat Dijegal, SBY Siap Turun Gunung

"Bukan berdasarkan pada ambisi atau berbagai informasi yang tidak tepat,” kata Hasto kepada wartawan, Minggu (18/9)

Menurutnya, pernyataan SBY yang menyebut Pemilihan Umum 2024 akan berjalan tak adil dan adanya skenario dua pasangan calon presiden saja merupakan sebuah kekhawatiran.

Yaitu kekhawatiran dari SBY kepada putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang ditakutkan tak dapat maju di Pilpres 2024. Baik sebagai calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres).

"Jadi apa yang disampaikan Pak SBY kan sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau, kalau ada dua pasangan calon dan kemudian Pak AHY tidak bisa masuk," imbuh Hasto.

Untuk mencalonkan seseorang sebagai capres, terdapat mekanisme ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Keputusan tersebut juga tergantung dari komunikasi dengan partai politik koalisinya.

"Terkait Pilpres 2024, karena momentumnya sangat penting dan strategis, ya PDI Perjuangan tegas, jangan jegal setiap calon dengan cara-cara yang tidak benar, tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik, jangan kemudian dikatakan dijegal," ujar Hasto.

Baca Juga:

Sentil Jokowi, AHY Sebut Era SBY Utamakan Pembangunan Manusia

Di samping itu, banyak akademisi dan pengamat yang menilai Pilpres 2024 akan diikuti lebih dari dua pasangan calon.

Hal senada disebutnya juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang sudah menggelar pertemuan sebanyak tiga kali dengan Partai Demokrat.

"Sehingga kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita. Apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi, rapat pimpinan nasional Partai Demokrat tersebut," sambungnya.

Diketahui, SBY mengaku harus turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024. Pasalnya, ia menyebut adanya pihak yang disebutnya "mereka" menginginkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti dua pasangan calon.

Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan saat ini, disebut tak bisa mengajukan calon presiden (capres) atau calon wakil presidennya (cawapres). Meskipun sudah membentuk satu koalisi dengan partai politik lain. (Knu)

Baca Juga:

AHY Singgung Jokowi Hanya Gunting Pita, Sebut Seluruh Infrastruktur Sudah Dibangun Zaman SBY

#SBY #Pilpres #Pilpres 2024 #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan