Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kembali menegaskan bahwa partainya selalu menempuh jalur hukum meski sering dikepung dan dipecah belah dengan stigma lama.
“Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan pasca peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rejim," kata Hasto dalam keterangan persnya, Jumat (26/6).
Baca Juga:
Namun, kata Hasto, Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat Ketum PDI mengambil langkah mengejutkan, dengan membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten kota.
Hasto mengatakan, saat itu ada yang memprotes langkah hukum tersebut mengingat seluruh kekuasaan hukum dan kehakiman tunduk pada pemerintahan otoriter yang antidemokrasi.
"Dan saya ingat betul bagaimana Ibu Megawati menegaskan dengan penuh keyakinan: "Masa diantara lebih dari 267 Kabupaten/kota tidak ada satupun hakim, atau jaksa atau polisi yang tidak punya hati nurani"," ujar Hasto.
Keyakinan Megawati, lanjut Hasto, akhirnya terbukti, setelah seorang Hakim bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. "Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral," imbuhnya.
"Atas dasar keyakinan yang sama, kini kami menempuh jalan hukum tersebut. Indonesia itu milik semua, bukan milik sekelompok orang. Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin itu pemimpin yang selalu berdialog dan mendengarkan aspirasi rakyat," jelas dia.
Menurut Hasto, serangan ke PDIP punya tujuan lebih jauh, yakni mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu Hasto menegaskan bahwa PDIP akan mengedepankan dialog dan musyawarah.
"Namun jangan uji kesabaran revolusioner kami. Seluruh anggota dan kader Partai itu satu komando. Kami Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara," tegas Hasto.
Hasto mengimbau kepada seluruh kader PDIP agar tetap disipilin serta mengedepankan semangat persaudaraan dan rekonsiliasi, sebagaimana ketika Megawati menyerukan “Stop Hujat Pak Harto”.
"Meski rakyat tahu, bagaimana keluarga Bung Karno selalu dipinggirkan, namun rakyat selalu menempatkan sosok Bung Karno sebagai sosok pembebas, Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia," kata Hasto.
Bagi partai berlambang banteng moncong putih itu, lanjut Hasto, prinsip dalam berpolitik adalah menebar kebaikan, dan membangun optimisme. “Prioritas utama kami saat ini adalah membantu rakyat akibat COVID-19” tutup Hasto.
Baca Juga:
Tunggu Rekomendasi Turun, Gibran Kirim Foto-Foto Blusukan ke Hasto dan Puan
Untuk diketahui, bendera PDIP dibakar saat aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR, Rabu (24/).
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI). Adapun sejumlah ormas yang tercatat masuk dalam aliansi tersebut antara lain Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). (Pon)
