Partai Nasdem Minta Prabowo Buktikan Omongannya Terkait Kebocoran Anggaran

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 09 Februari 2019
Partai Nasdem Minta Prabowo Buktikan Omongannya Terkait Kebocoran Anggaran

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendesak capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menunjukkan bukti-bukti akurat terkait tudingan kebocoran anggaran negara (APBN) yang konon mencapai lebih dari Rp500 triliun.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate usai menghadiri kegiatan temu ribuan kader Partai Nasdem se-eks-Karesidenan Kediri di Tulungagung.

"Tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang kebocoran anggaran, harus disertai bukti kuat. Hal ini penting supaya penegak hukum bisa menindaklanjuti," kata Plate di Kediri, Jumat (8/2).

Menurutnya, penyertaan data valid sangat penting. Pasalnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab dari penuding atas tudingannya. "Jangan sampai masyarakat meragukan dan berpengaruh buruk bagi elektabilitas Prabowo," katanya.

Prabowo Subianto. (Facebook/Prabowo Subianto)
Prabowo Subianto. (Facebook/Prabowo Subianto)

Plate menegaskan agar tudingan itu tak jadi gertak sambal. Sebab, kata Plate, pemerintahan Jokowi serius mengedepankan pemberantasan korupsi sehingga data konkret sangat diapresiasi.

"Jadi, bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan lain," katanya.

Meski demikian, ia pun meragukan kebenaran tudingan Prabowo. Pasalnya, sampai sejauh ini Jokowi sangat ketat dalam alokasi anggaran. "Efisiensi APBN benar-benar dikedepankan," katanya.

Hal tersebut, kata Plate, dibuktikan dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional.

Jokowi berkiblat pada optimalisasi infrastruktur untuk daya saing bangsa. Sehingga tak mungkin eks Wali Kota Solo itu menggunting dalam lipatan.

Prinsipnya, Nasdem tak ingin polemik soal kebocoran dibuat berlarut.

Jika ada bukti, pihak terkait bisa langsung melapor ke penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Bareskrim.

"Termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," tandasnya.

#Prabowo Subianto #NasDem
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Presiden RI, Prabowo Subianto, menginstruksikan persiapan matang timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2030.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Indonesia
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Ketum PSSI, Erick Thohir mengatakan, persiapannya harus matang.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Indonesia
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
PN Jakarta Pusat akhirnya menyerahkan 15 bangunan Hotel Sultan kepada pemerintah. Penyerahan itu sudah dilakukan usai proses eksekusi, Kamis (18/6).
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
Indonesia
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Presiden Prabowo menerima 20 poin evaluasi haji 2026. Pemerintah akan memperketat syarat kesehatan jamaah haji 2027 untuk menekan angka kematian.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Indonesia
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun bukan lagi sekadar wacana, melainkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Indonesia
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Bakom menegaskan, bahwa MBG tak bisa dihentikan begitu saja. Sebab, program tersebut menjadi janji Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Indonesia
Presiden Mahmoud Abbas Telepon Prabowo, Puji Kesetiaan Indonesia Bela Palestina
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menelepon Presiden Prabowo Subianto, memuji Indonesia sebagai negara paling konsisten membela Palestina.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Presiden Mahmoud Abbas Telepon Prabowo, Puji Kesetiaan Indonesia Bela Palestina
Indonesia
Demi Jaga Kepercayaan Investor Global, Prabowo Dorong Reformasi Regulasi Hilirisasi
Pemerintah dorong reformasi regulasi, hilirisasi, dan jaga stabilitas sosial politik untuk memperkuat ekonomi nasional.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Demi Jaga Kepercayaan Investor Global, Prabowo Dorong Reformasi Regulasi Hilirisasi
Indonesia
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Ekonom Achmad Nur Hidayat meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menyoroti anggaran hingga kasus keracunan.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Bagikan