Partai Nasdem Minta Prabowo Buktikan Omongannya Terkait Kebocoran Anggaran

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 09 Februari 2019
Partai Nasdem Minta Prabowo Buktikan Omongannya Terkait Kebocoran Anggaran

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendesak capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menunjukkan bukti-bukti akurat terkait tudingan kebocoran anggaran negara (APBN) yang konon mencapai lebih dari Rp500 triliun.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate usai menghadiri kegiatan temu ribuan kader Partai Nasdem se-eks-Karesidenan Kediri di Tulungagung.

"Tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang kebocoran anggaran, harus disertai bukti kuat. Hal ini penting supaya penegak hukum bisa menindaklanjuti," kata Plate di Kediri, Jumat (8/2).

Menurutnya, penyertaan data valid sangat penting. Pasalnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab dari penuding atas tudingannya. "Jangan sampai masyarakat meragukan dan berpengaruh buruk bagi elektabilitas Prabowo," katanya.

Prabowo Subianto. (Facebook/Prabowo Subianto)
Prabowo Subianto. (Facebook/Prabowo Subianto)

Plate menegaskan agar tudingan itu tak jadi gertak sambal. Sebab, kata Plate, pemerintahan Jokowi serius mengedepankan pemberantasan korupsi sehingga data konkret sangat diapresiasi.

"Jadi, bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan lain," katanya.

Meski demikian, ia pun meragukan kebenaran tudingan Prabowo. Pasalnya, sampai sejauh ini Jokowi sangat ketat dalam alokasi anggaran. "Efisiensi APBN benar-benar dikedepankan," katanya.

Hal tersebut, kata Plate, dibuktikan dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional.

Jokowi berkiblat pada optimalisasi infrastruktur untuk daya saing bangsa. Sehingga tak mungkin eks Wali Kota Solo itu menggunting dalam lipatan.

Prinsipnya, Nasdem tak ingin polemik soal kebocoran dibuat berlarut.

Jika ada bukti, pihak terkait bisa langsung melapor ke penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Bareskrim.

"Termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," tandasnya.

#Prabowo Subianto #NasDem
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Bagikan