Pansel Cari Orang Berintegritas Tinggi untuk Nahkodai KPU dan Bawaslu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Oktober 2021
Pansel Cari Orang Berintegritas Tinggi untuk Nahkodai KPU dan Bawaslu

Ilustrasi Pilkada. (MP/Rizky Fitrianto).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Tim Pansel calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai bekerja mencari siapa yang bakal menahkodai dua lembaga itu jelang Pemipu 2024.

Anggota Pansel, Endang Sulastri harus memilih anggota Bawaslu dan KPU yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi.

"Karena apa, karena begitu dia dilantik harus bekerja. Kenapa integritas itu penting karena, 2024 merupakan arena pertarungan yang luar biasa," kata Endang kepada wartawan, Jumat (15/10).

Baca Juga:

Demokrat Kritik Eks Tim Sukses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Endang mencontohkan, pada Pilpres 2024 Presiden Joko Widodo dipastikan tak bisa mencalonkan lagi. Sehingga banyak calon pemimpin baru yang bakal mati-matian berebut kursi Presiden.

"Tekanan itu mesti akan banyak buat temen-temen KPU dan Bawaslu kedepan," jelas Endang.

Mendagri Tito Karnavian bersama Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027 Juri Ardiantoro dan anggota timsel lainnya pada konferensi pers usai penyerahan Keppres soal timsel di Jakarta, Selasa (12/10/2021). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.
Mendagri Tito Karnavian bersama Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027 Juri Ardiantoro dan anggota timsel lainnya pada konferensi pers usai penyerahan Keppres soal timsel di Jakarta, Selasa (12/10/2021). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.

Endang juga mewaspadai adanya potensi kerumitan tahapan Pemilu. "Yang perlu diwaspadai sekarang ini, sistem politik sudah dikuasai oleh oligarki. Ini harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu," sebut Endang yang juga seorang akademisi ini.

Endang juga memiliki perhatian dengan adanya mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diproses hukum KPK. Tentu, peristiwa itu tak boleh terulang dengan adanya masukan dari masyarakat.

Baca Juga:

Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral

"Kami berharap masyarakat itu turut berpartisipasi seluas-luasnya untuk mendafatarkan diri yang memenuhi syarat," jelas Endang.

Ia hanya berharap, makin banyak masyarakat yang ikut mendaftar. "Kami semakin banyak alteratif, makin banyak pilihan, semakin kemudian kami bisa menjaring mana yang terbaik diantara yang baik," tutup Endang. (Knu)

#KPU #Bawaslu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan