NasDem Balas Sindiran PDIP Soal Capres Kader Partai Lain

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 18 Juli 2022
NasDem Balas Sindiran PDIP Soal Capres Kader Partai Lain

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem angkat bicara menanggapi sindiran Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto soal partai politik yang mengusung kader partai lain untuk menjadi capres di Pilpres 2024.

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan, partainya lebih baik karena jujur untuk mengatakan tokoh tertentu layak menjadi capres meskipun bukan kader NasDem.

Baca Juga:

Seluruh DPD Gerindra Bulat Dukung Prabowo Jadi Capres 2024

"Daripada partainya sendiri tidak mau mencalonkan kadernya yang menonjol dan punya potensi. Itu menipu diri sendiri namanya," kata Willy kepada wartawan, Senin (18/7).

Willy mengatakan bakal capres yang diusung Partai NasDem berasal dari suara akar rumput yang muncul dari kader dan pengurus NasDem di daerah.

Menurutnya, ketiga bacapres NasDem, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Jenderal Andika Prakasa, mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin.

"Para calon yang dinilai punya potensi. Kalau tidak cocok dengan calon A, silakan pilih calon B. Kalau tidak cocok dengan keduanya, bisa pilih C. Ibarat kata, Nasdem ini hanya memberikan rambu-rambu atau alternatif pilihan," ungkap Willy.

Willy menjelaskan, adanya pilihan tersebut agar muncul penjajakan, komunikasi dan kesepahaman bersama dalam membangun koalisi.

"Karena platform yang diusung NasDem adalah politik kebangsaan sebagaimana digaungkan dalam Rakernas kemarin," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini, menegaskan NasDem merupakan partai yang tidak suka main di belakang atau menentukan pilihan capres di injury time.

Baca Juga:

Relawan Jokowi Gelar Musyawarah Rakyat Tentukan Capres 2024

Nasdem, kata Willy, selalu menyatakan di depan, tidak bertele-tele dan tanpa basa basi sebagaimana diterapkan pada banyak Pilkada selama ini.

Sehingga, lanjut dia, meskipun elektoral NasDem dalam survei-survei turun, NasDem tetap punya kepercayaan diri dan marwah yang tinggi.

"Di pemilu-pemilu sebelumnya juga begitu. Dalam survei, NasDem boleh rendah, tetapi itu tidak membuat NasDem berkecil hati dan terus bekerja. Hasilnya kan bisa teman-teman lihat sendiri," tutup Willy.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir salah satu parpol yang disebutnya mengalami penurunan elektoral lantas memunculkan nama kader PDIP sebagai bakal capres.

"Ada satu partai yang elektoralnya turun, kemudian mencoba memunculkan kader partai lain, bahkan mencalonkan sosok yang seharusnya netral dalam politik,” ujar Hasto.

Untuk diketahui, Partai NasDem mengusung tiga nama sebagai bakal capres di Pilpres 2024 yakni, Panglima TNI Andika Perkasa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubnernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo. (Pon)

Baca Juga:

Partai Demokrat Bantah Sodorkan AHY Jadi Capres atau Cawapres Sebagai Syarat Koalisi

#Partai Nasdem #PDIP #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan