Moeldoko Ingin KPU Lakukan Ini Agar Oknum Politik Tak Bisa Manipulasi Hasil Pemilu

Merahputih.com - Jadwal dan tahapan pemilu 2024 belum ada keputusan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mendengar masukan dari banyak pihak. Tanggal yang diajukan KPU yakni 21 Februari 2024 dinilai merupakan pilihan paling realistis.

Di tengah belum jelasnya jadwal dan tahapan pemilu 2024, KPU didorong melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi, dan kerja bersama untuk Satu Data Indonesia (SDI). Hal itu dilakukan agar tidak muncul data palsu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik untuk memanipulasi hasil pemilu.

"Sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin,” tegas Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, saat menjadi pembicara dalam webinar bertema "Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia" yang digelar KPU, Rabu (1/12).

Baca Juga:

Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu

Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019. Kebijakan ini diharapkan menjadi kunci dari berbagai permasalahan data di Indonesia, seperti sulitnya mendapatkan data termutakhir dan berkualitas akibat tidak adanya koordinasi antarinstitusi sehingga data yang dihasilkan sering tumpang tindih dan tidak sinkron.

Diakui Moeldoko, KSP dalam proses 'debottlenecking' sering kesulitan mendapat data mutakhir. Sehingga KSP bersama Bappenas dan kementerian/lembaga kunci, menginisiasi, dan merumuskan kebijakan SDI ini.

Baca Juga:

Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu

Kebijakan SDI yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas itu menjadi langkah pemerintah untuk melakukan strukturisasi kerangka regulasi, institusi, dan menyediakan data dalam format terbuka.

Dengan demikian data pemerintah menjadi terpadu dan dapat dibagikan satu sama lain.

"Kebijakan pemerintah harus berbasis data, dan ini sekaligus upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga:

9.300 Kelompok Rentan Prolanis Belum Vaksinasi, Pemkot Gandeng BPJS Kesehatan

Moeldoko berharap pengumpulan dan pemutakhiran data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024, namun juga untuk program-program pemerintah.

”KSP siap bekerja sama dan mendukung KPU untuk integrasi manajemen data,” ujar Moeldoko. (Knu)