Mendagri Disarankan Tidak Perpanjang Jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Oktober 2023
Mendagri Disarankan Tidak Perpanjang Jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2023.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Heru, untuk menentukan apakah nantinya jabatannya diperpanjang atau tidak.

Baca Juga

PKS Soroti Kinerja Pj Heru yang Tak Lanjutkan Program Transportasi Anies

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai kinerja Pj Heru selama setahun tidak terlalu moncer. Ia menegaskan, banyak progra gubernur sebelumnya yang tidak diteruskan.

Melihat hal itu, MTZ menyarankan kepada Kemendagri untuk tidak memperpanjang masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi saya cenderung menyarankan agar Pj Gubernur diganti oleh yg lain. Gantianlah," ucap MTZ saat dikonfirmasi, Kamis (12/10).

Menurut dia, Pj Heru tidak dekat dengan rakyat Jakarta, lantaran Kepala Sekretariat Presiden itu tidak bekerja melayani warga sampai ke bawah.

"Apalagi Pj Gub itu kan bukan orang yang dipilih oleh warga Jakarta sehingga chemistry nya dengan rakyat Jakarta sangat kecil. Rakyat Jakarta tidak pernah merasa memilih Pj Gub untuk menjadi pemimpinnya," tuturnya.

Baca Juga

Genap Setahun Memimpin, PDIP Nilai Heru Mampu Akselerasi Pembangunan di Jakarta

Kader PKS ini juga menyoroti sikap Pj Heru yang tidak mau melanjutkan program yang baik gubernur sebelumnya Anies Baswedan. Seperti program pengembangan integrasi transportasi umum Jakarta.

"Yang saya lihat kurang adalah kontinuitas dengan program-program gubernur yang sebelumnya. Masalah transportasi misalnya, arah kebijakan di jaman Pak Anies sudah baik sekali," ucap MTZ saat dikonfirmasi awak media, Kamis (12/10).

Sebab ia berpandangan, pengembangan transportasi umum di Jakarta perlu dilakukan, agar masyarakat mau berpindah dari kendaraa pribadi ke angkutan umum. Sehingga, persoalan kemacetan dan polusi udara dapat tertangani.

"Pada saat itu intinya adalah menarik sebanyak-banyaknya warga untuk menaiki transportasi publik, yaitu memperbaiki TransJakarta, integrasi transportasi, pedestrian diperlebar, jalur sepeda dikembangkan," urainya.

"Hal itu dalam jangka menengah dan panjang akan nengurangi kemacetan dan ramah lingkungan," lanjutnya. (Asp).

Baca Juga

Pj Heru Tanggapi Usulan Kapolri Ganjil Genap Sepeda Motor di Jakarta

#Heru Budi Hartono #Kemendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemendagri menghormati keputusan tersebut dan menegaskan agar kepala daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Indonesia
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Pemanggilan itu dilakukan berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengenai insiden pemukulan yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Indonesia
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Akhmad Wiyagus baru saja dilantik jadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Pelantikan itu dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Indonesia
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Pembagian tugas 3 Wamendagri dilakukan berdasarkan tiga zona waktu di Indonesia: barat, tengah, dan timur.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Arlan mengaku menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Indonesia
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Teguran tertulis tidak bisa dianggap enteng.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Indonesia
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Itjen Kemendagri telah meminta keterangan terkait pencopotan Roni, yang ramai dibicarakan di media sosial itu, kepada Wali Kota Prabumulih Arlan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Dirjen Bahtiar menegaskan bendera Merah Putih merupakan pemersatu rakyat Indonesia sesungguhnya.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
Bagikan