Eddy Flo
MerahPutih.Com - Sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres masih berlangsung dengan pembacaan tanggapan para majelis hakim MK terhadap dalil gugatan kubu Prabowo-Sandi. Dalam jawaban atas klaim kemenangan pihak pemohon yakni Prabowo-Sandi soal kemenangan 52 persen menurut MK tidak bisa dibuktikan.
Dalam dalilnya, Prabowo-Sandi mengklaim ada perbedaan hasil suara yang sebenarnya dan dengan versi KPU. Berdasarkan versi KPU, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 suara sementara Prabowo-Sandi 68.650.239.
"Dalil pemohon yang tidak merujuk kepada perolehan suara pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar," ucap Hakim MK Arief Hidayat membacakan tanggapan KPU di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Lebih lanjut, hakim MK menilai dalil gugatan Prabowo-Sandi merupakan dalil yang tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak secara khusus menunjukkan di mana perbedaan hasil suara tersebut.
Prabowo-Sandi juga tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah bahwa hasil penghitungan menurut pemohon itu merupakan hasil penghitungan yang benar.
"Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum," tambah Arief.
Prabowo-Sandi juga dianggap tidak bisa menunjukkan di mana letak kesalahan sehingga ada perbedaan penghitungan suara.
"Pemohon mendalilkan suara pihak terkait di Sumsel berjumlah 0 suara, suatu hal yang di luar akal sehat," kata Arief membacakan tanggapan pihak terkait.
Hakim melihat bahwa perbedaan klaim Prabowo itu ada pada suara Jokowi-Ma'ruf berjumlah 63.573.169 suara namun ditetapkan KPU sebesar 85.607.362 suara. Sementara itu, suara Prabowo-Sandiaga versi KPU dan versi 02 sama.
"Dengan demikian yang didalilkan sebenarnya adalah penambahan terhadap suara pihak terkait, bukan perbedaan suara pemohon," kata Arief.
BACA JUGA: Jalanan Depan MK Ditutup Selama Sidang Putusan Sengketa Pilpres
Putusan MK Akhiri Ambigiutas Sikap Politik Prabowo Atas Dugaan Kecurangan Pilpres
Hakim melihat Prabowo-Sandiaga tidak melampirkan bukti rekapitulasi yang lengkap untuk 34 provinsi. Untuk provinsi yang bukti rekapitulasinya dilampirkan, form C1 nya ternyata tidak lengkap untuk semua TPS.
"Sebagian besar C1 adalah hasil foto atau pindai scan hasil C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan salinan C1 resmi yang diberikan ke saksi pemohon di TPS," tutupnya.(Knu)
