Lambat Bentuk Lembaga Babadan, Kemendagri Tegur Keraton Surakarta
Utusan Kemendagri Budi Prasetyo memberikan keterangan terkait pebentukan lembaga bebadan Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/7). (MP/Ismail)
MerahPutih.Com - Utusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Prasetyo menegur Keraton Kasunanan Surakarta Hadinigrat yang dinilai lambat dalam membentuk struktur organisasi pengelolaan atau yang lembaga bebadan.
Demikian diungkapkan Budi dalam forum rapat koordinasi tentang pengelolaan Keraton Surakarta di Balai Kota Surakarta, Selasa (16/7).
Baca Juga: Lebaran Kedua, Wisatawan Ikut Berebut Gunungan Grebeg Syawal Keraton Surakarta
"Keberadaan struktur organisasi pengelolaan keraton akan memudahkan pemerintah dalam mengucurkan bantuan. Tanpa lembaga bebadan ini dana hibah dari pemerintah pusat tidak bisa cair," ujar Budi pada MerahPutih.Com.
Budi mengungkapkan sampai saat ini belum menerima dokumen struktur organisasi dalam keraton terkait lembaga bebadan Padahal, Kemendagri sudah lama memberi tahu Keraton Surakarta agar secepanya bentuk lembaga bebadan.
"Pembentukan lembaga bebadan ini menindaklanjuti hasil rekonsiliasi pasca konflik internal dua lisme Raja Keraton Surakarta 2017. Lembaga bebadan ini sebagai pintu masuk bantuan dana hibah agar bisa mengalir ke Keraton Surakarta," kata dia.
Pemerintah telah menyiapkan dana hibah dalam nilai besar. Namun, dana itu tidak bisa dikucurkan akibat tidak ada payung hukum kuat dalam mempertanggungjawabkan dana hibah itu.
Baca Juga: Keraton Surakarta Peringati Malam Lailatulkadar dengan Kirab Tumpeng dan Lampu Lampion
"Lembaga bebadan itu sangat penting. Kami tidak bisa langsung kucurkan dana hibah pada Raja Keraton Surakarta, Paku Buwana XIII. Harus ada lembaga khusus buat mengelola dana hibah," ujarnya.
Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, KRA Dani Narsugama Adiningrat berjanji bakal mengirimkan dokumen pembentukan lembaga bebadan itu.
"Dokumen bebadan sudah terbentuk, tinggal penyerahan ke Kemendagri saja. Dana hibah dari pusat masih dibutuhkan keraton terutama untuk keperluan gaji ratusan abdi dalem dan memperbaiki bangunan," tutup Dani.(*)
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.
Baca Juga: Keraton Surakarta Beri Bantuan Hukum kepada KGPH Benowo
Bagikan
Berita Terkait
Kapolri Listyo Sigit Melayat dan Doakan PB XIII di Keraton Surakarta, Siap Bantu Pengamanan Prosesi Pemakaman
Jokowi Melayat Paku Buwono XIII, Doakan Jenazah dan Sampaikan Duka Cita
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah dalam Kasus Suap Dana Hibah Jatim
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat