Headline

Lambat Bentuk Lembaga Babadan, Kemendagri Tegur Keraton Surakarta

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 16 Juli 2019
  Lambat Bentuk Lembaga Babadan, Kemendagri Tegur Keraton Surakarta

Utusan Kemendagri Budi Prasetyo memberikan keterangan terkait pebentukan lembaga bebadan Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/7). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Utusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Prasetyo menegur Keraton Kasunanan Surakarta Hadinigrat yang dinilai lambat dalam membentuk struktur organisasi pengelolaan atau yang lembaga bebadan.

Demikian diungkapkan Budi dalam forum rapat koordinasi tentang pengelolaan Keraton Surakarta di Balai Kota Surakarta, Selasa (16/7).

Baca Juga: Lebaran Kedua, Wisatawan Ikut Berebut Gunungan Grebeg Syawal Keraton Surakarta

"Keberadaan struktur organisasi pengelolaan keraton akan memudahkan pemerintah dalam mengucurkan bantuan. Tanpa lembaga bebadan ini dana hibah dari pemerintah pusat tidak bisa cair," ujar Budi pada MerahPutih.Com.

Pertemuan utusan Kemendagri dengan Keraton Surakarta guna membahas dana hibah
Pertemuan antara utusan Kemendagri dengan pihak Keraton Surakarta terkait pembentukan Lembaga Babadan (MP/Ismail)

Budi mengungkapkan sampai saat ini belum menerima dokumen struktur organisasi dalam keraton terkait lembaga bebadan Padahal, Kemendagri sudah lama memberi tahu Keraton Surakarta agar secepanya bentuk lembaga bebadan.

"Pembentukan lembaga bebadan ini menindaklanjuti hasil rekonsiliasi pasca konflik internal dua lisme Raja Keraton Surakarta 2017. Lembaga bebadan ini sebagai pintu masuk bantuan dana hibah agar bisa mengalir ke Keraton Surakarta," kata dia.

Pemerintah telah menyiapkan dana hibah dalam nilai besar. Namun, dana itu tidak bisa dikucurkan akibat tidak ada payung hukum kuat dalam mempertanggungjawabkan dana hibah itu.

Baca Juga: Keraton Surakarta Peringati Malam Lailatulkadar dengan Kirab Tumpeng dan Lampu Lampion

"Lembaga bebadan itu sangat penting. Kami tidak bisa langsung kucurkan dana hibah pada Raja Keraton Surakarta, Paku Buwana XIII. Harus ada lembaga khusus buat mengelola dana hibah," ujarnya.

Kegiatan Grebeg Syawal di Keraton Surakarta
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar kegiatan adat grebeg Syawal di Masjid Agung, Surakarta. (MP/Ismail)

Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, KRA Dani Narsugama Adiningrat berjanji bakal mengirimkan dokumen pembentukan lembaga bebadan itu.

"Dokumen bebadan sudah terbentuk, tinggal penyerahan ke Kemendagri saja. Dana hibah dari pusat masih dibutuhkan keraton terutama untuk keperluan gaji ratusan abdi dalem dan memperbaiki bangunan," tutup Dani.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga: Keraton Surakarta Beri Bantuan Hukum kepada KGPH Benowo

#Kemendagri #Keraton Kasunanan Solo #Dana Hibah #Kasunanan Surakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Melayat dan Doakan PB XIII di Keraton Surakarta, Siap Bantu Pengamanan Prosesi Pemakaman
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melayat dan mendoakan PB XIII di Keraton Surakarta. Polri siap mengamankan seluruh prosesi pemakaman raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Kapolri Listyo Sigit Melayat dan Doakan PB XIII di Keraton Surakarta, Siap Bantu Pengamanan Prosesi Pemakaman
Indonesia
Jokowi Melayat Paku Buwono XIII, Doakan Jenazah dan Sampaikan Duka Cita
"Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Sinuhun (PB XIII, karena beliau sudah beberapa bulan terakhir ini sakit," ujar Jokowi, Minggu (2/11)
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Jokowi Melayat Paku Buwono XIII, Doakan Jenazah dan Sampaikan Duka Cita
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemendagri menghormati keputusan tersebut dan menegaskan agar kepala daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Indonesia
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Pemanggilan itu dilakukan berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengenai insiden pemukulan yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Indonesia
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Akhmad Wiyagus baru saja dilantik jadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Pelantikan itu dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Indonesia
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Pembagian tugas 3 Wamendagri dilakukan berdasarkan tiga zona waktu di Indonesia: barat, tengah, dan timur.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Indonesia
KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah dalam Kasus Suap Dana Hibah Jatim
Babak baru Kasus Suap Dana Hibah Jatim.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah dalam Kasus Suap Dana Hibah Jatim
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Arlan mengaku menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Indonesia
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Teguran tertulis tidak bisa dianggap enteng.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Bagikan