KPU Sebut Indeks Kepercayaan Anak Muda pada Parpol Masih Rendah

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 02 April 2023
KPU Sebut Indeks Kepercayaan Anak Muda pada Parpol Masih Rendah

Tangkapan Layar Anggota KPU RI August Mellaz dalam Webteen Literasi Digital "Jadilah Pemilih Pemula Cerdas", Sabtu (1/4/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengaku khawatir masih rendahnya indeks kepercayaan anak muda terhadap partai politik (parpol) yaitu sebesar 32,67 persen.

Data tersebut menurut August terlihat dari hasi survei Indikator Politik Indonesia pada 2021 yang menunjukkan kepercayaan anak muda terhadap lembaga partai politik (parpol) terlihat rendah.

Baca Juga:

DKPP Sidangkan Kasus Kekerasan Anggota KPU Pangkep

“Hanya tercatat 32.67 persen anak muda percaya kepada partai politik. Inilah yang dikhawatirkan, generasi milenial dan Z ini melek teknologi tapi apatis terhadap politik,” kata August dalam Webteen Literasi Digital "Jadilah Pemilih Pemula Cerdas", Sabtu.

Dia menilai pemilu menjadi momentum penting karena setiap negara di dunia membutuhkan regenerasi siklus kepemimpinan. Menurut dia, pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan mereka sebagai pemilik hak suara.

"Pergantian siklus kepemimpinan ini adalah hal yang biasa. Bahkan adik-adik pemilih pemula yang saat ini menjadi pemirsa acara ini di mana ada dua hingga empat periode pemilu selanjutnya akan berganti memegang tampuk kekuasaan dalam mengelola negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan dominasi jumlah pemilih dari kalangan generasi milenial pada 2024 telah menunjukkan bahwa kaum muda adalah pemangku kepentingan yang sesungguhnya.

Karena itu dia menyarankan agar pemilih muda memilih pemimpin yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan generasi milenial serta generasi z.

Selain itu August tidak menampik adanya ketidakpuasan kaum muda terhadap partai politik atau politisi dalam mewakili aspirasi masyarakat.

Hal itu menurut dia terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang mencatat ada 52,7 persen anak muda mengatakan partai politik atau politisi belum berhasil mewakili aspirasi masyarakat.

Baca Juga:

KPU Sebut Penundaan Pemilu Tak Ada Dalam Undang-Undang

“Karena itu sangat dibutuhkan pendidikan pemilih yang baik dan berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman para pemilih pemula,” ujarnya.

Ia menyadari posisi anak muda yang sangat penting menentukan masa depan Indonesia, karena ada sekitar 110 juta orang atau 55-60 persen penduduk Indonesia dengan rentang umur dari 20-44 tahun, diperkirakan berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Menurut dia, generasi milenial yang berpikiran terbuka dan melek politik diharapkan mampu menyebarkan dan menjaga nilai toleransi atas persaingan politik agar pemilu dimaknai sebagai sarana integrasi bangsa.

"Pemilu 2024 ada di tangan dan inisiatif anak-anak muda. Sepenting itu Pemilu 2024 dalam menentukan arah bangsa ke depan termasuk dalam menentukan pilihan, karena anak muda akan menjadi penentu yang tidak bisa diabaikan," ujarnya.

Menurut dia, KPU juga berupaya meningkatkan partisipasi anak muda dalam Pemilu 2024 dengan mengajak dan melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam setiap tahapan pemilu.

Selain itu, KPU juga memberikan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 dan informasi terkait peserta pemilu atau partai politik.

August menilai masyarakat yang cerdas tidak akan mudah menelaah berita hoaks dan tidak mudah terpecah belah oleh ujaran kebencian serta mengedepankan rasionalitas dalam memilih. (*)

Baca Juga:

KPU Buka Jalan Partai Prima untuk Berlaga pada Pemilu 2024

#KPU #Pemilu #Pemilu 2024 #Anak Muda
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan