KPU Kota Bandung Bakal Gelar Kirab Pemilu 2024 Selama 7 Hari

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Oktober 2023
KPU Kota Bandung Bakal Gelar Kirab Pemilu 2024 Selama 7 Hari

Pertemuan membahas kirab Pemilu 2024. (Humas Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kota Bandung akan menjadi salah satu titik Kirab Pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada 26 Oktober 2023 mendatang.

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengungkapkan, Kirab Pemilu 2024 akan diawali dari 7 wilayah perbatasan Indonesia. Ketujuh perbatasan tersebut yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Papua.

Baca Juga:

KPU Bakal Revisi Aturan Pasca-Putusan MK Soal Syarat Ikut Pilpres

"Puncaknya pada 26 Desember 2023 digelar di Jakarta," kata Suharti di Balai Kota Bandung.

Ia menerangkan, saat melewati Kota Bandung, selama 7 hari yaitu hingga 1 November, pihaknya kan melakukan kirab di 7 daerah pemilihan (Dapil).

Suharti menambahkan, selama 7 hari itu akan dilaksanakan sosialisasi terkait partai politik.

"Jadi 1 hari itu 1 Dapil, akan kita kibarkan bendera parpol yang sudah ditetapkan. Karena ini lintas kabupaten kota maka kita izin ke pak Pj. Wali Kota Bandung. Kami berkoordinasi soal pengaturan jalan dengan Dishub dan kepolisian agar semua berjalan lancar," imbuhnya.

Saat pelaksanaan nanti, setiap partai politik hanya diperkenankan menggunakan satu mobil hias. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya kemacetan.

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono berharap, rangkaian pesta demokrasi itu berjalan kondusif.

"Rangkaian pesta demokrasi ini harus kondusif. Saat ini pemilih mileneal cukup banyak, jadi perlu treatment khusus," ungkapnya.

Agar semua berjalan sesuai rencana, Bambang meminta koordinasi lintas sektor harus berjalan lancar.

"Kita harap kegiatan nanti berjalan lancar dan kondusif, sehingga masyarakat bisa menikmati rangkaian pesta demokrasi ini," ungkapnya.(Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Pimpinan MPR Sebut Putusan MK Problematik, Minta KPU Hati-Hati

#Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #Pileg #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan