KPU Bersiap Hadapi Serangan Siber dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 06 Juli 2022
KPU Bersiap Hadapi Serangan Siber dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024

Foto: Merahputih.com/Dicke Prasetia

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com- Persiapan Pemilu 2024 terus dimatangkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menyatakan, pertemuan tersebut guna membahas membahas pencegahan serangan siber jelang Pemilu 2024.

Baca Juga:

35 Partai Politik yang Terdaftar di Sipol KPU

Dia menduga, kekerasan verbal dalam dunia maya marak terjadi di masa-masa pemilu. Karena itu, KPU berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pencegahan.

"Kita hindari penggunaan kekerasan apakah itu kekerasan fisik, apa itu kekerasan verbal, yang paling penting penggunaan fitnah hoaks segala macam bagian dari kekerasan verbal," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (6/7).

Hasyim mengungkapkan, pencegahan tersebut dilakukan agar tidak ada disinformasi di masyarakat nantinya. Sebab, disinformasi nantinya akan mengakibatkan kebingungan di masyarakat.

"Mengapa perlu dicegah dan ditangani, karena ini membuat disinformasi yang kemudian masyarakat menjadi bingung," tuturnya.

Selain dengan Kominfo, KPU juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Koordinasi itu penting dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang berkaitan dengan pemilu.

"Sebelumnya sudah ada KPU, Bawaslu, Kominfo, Dewan Pers, Komisi Penyiaran itu juga sering duduk bersama merumuskan itu," katanya.

Hasyim mengatakan, KPU berharap pemerintah memberikan dukungan kepemiluan berkaitan infrastruktur jaringan maupun teknologi informasi. Sebab, penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk Pemilu maupun Pilkada 2024 akan berbasiskan teknologi informasi.

Baca Juga:

28 Partai Telah Miliki Akun Sipol KPU

KPU, kata Hasyim, menyadari tidak bisa bekerja sendirian dalam pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi (TI) tersebut.

"Diantara mitra kerja KPU untuk hal yang satu ini yaitu layanan kepemiluan berbasis teknologi informasi adalah Kementerian komunikasi dan Informatika," ujar Hasyim.

Hasyim mencontohkan, salah satu sistem berbasis TI saat ini adalah Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) yang memudahkan pemilih bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum dengan mengetik nama dan NIK serta mengecek alokasi TPS.

Menurut Hasyim, diperlukan penguatan jaringan serta infrastruktur dari Kementerian Kominfo. Terlebih, lanjut Hasyim, adanya ancaman serangan siber yang bisa menyerang kapan pun, sehingga dibutuhkan penguatan.

"Supaya kemudian kalau KPU menggunakan sistem informasi rekapitulasi, nanti pada penghitungan suara di TPS itu pengiriman hasil dan dalamnya biar supaya ada percepatan dan kemudian aspek transparansi akuntabilitasnya," ujar Hasyim.

Menkominfo, Johnny Plate memastikan, dukungan untuk akses dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kepemiluan baik dari sisi hulu maupun hilir. Johnny juga mengatakan, Kementerian Kominfo akan membantu menjaga dan merawat aplikasi-aplikasi di KPU.

"Dan pemanfaatannya untuk bersama-sama menjaga terhadap serangan-serangan siber," kata Johnny yang juga Sekjen Partai Nasdem ini. (Knu)

Baca Juga:

21 Partai Politik yang Terdaftar di Sipol KPU

#Pemilu #Pemilu 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Bagikan