KPK Tebang Pilih Dalam Melakukan OTT?


Suasana RDP Komisi III dan KPK tanggal 26 September. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri lanjutan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mempertanyakan soal dugaan tebang pilih yang dilakukan oleh KPK dalam mengusut tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan lembaga yang dipimpinnya tidak pernah melakukan tebang pilih dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT). "Saya tidak melihat ada kebijakan yang tebang pilih," ujar Agus.
Menurut Benny, selama ini lembaga antirasuah itu hanya melakukan OTT di sejumlah wilayah tertentu. Hal itu lah yang menguatkan dugaan bahwa KPK tebang pilih dalam melakukan OTT.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengungkapkan, dirinya kerap mendapat pertanyaan saat mengunjungi daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur soal tidak pernah ada OTT di provinsi tersebut.
Merespon pertanyaan itu, Agus Rahardjo mengatakan, selama ini OTT berhasil karena adanya laporan dari masyarakat. Menurutnya, dalam banyak kasus OTT, yang melapor adalah pihak yang berada di sekitar pelaku.
"Sama sekali sebetulnya tidak ada target untuk provinsi tertentu, bahkan partai tertentu. Di tempat bapak ngga ada yang berani melaporkan," jawab Agus. (Pon)
Baca juga berita terkait rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK di: Siang Ini, Pimpinan KPK Siap Hadiri RDP dengan Komisi III
Bagikan
Berita Terkait
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP

Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
