KPK Kenalkan Pusat Edukasi Antikorupsi kepada ACU Kerajaan Kamboja

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 Maret 2023
KPK Kenalkan Pusat Edukasi Antikorupsi kepada ACU Kerajaan Kamboja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja pada Kamis (9/3) di gedung ACLC, Jakarta. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja pada Kamis (9/3) di gedung ACLC, Jakarta.

Kunjungan ini dilakukan untuk mengenalkan kedeputian yang berada di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi beserta program yang dimiliki.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, lembaga antirasuah merasa terhormat atas kedatangan ACU Kerajaan Kamboja.

“Berharap ke depan akan ada kerja sama yang konkret,” kata Ghufron.

Baca Juga:

KPK Bakal Revisi Aturan LHKPN

Lebih lanjut, Ghufron menyampaikan bahwa di gedung ACLC terdapat Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, dan Dewan Pengawas.

ACLC (Anti-Corruption Learning Center) merupakan pusat pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi masyarakat yang menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan semangat antikorupsi, melayani APH lain dalam penyidikan penyelidikan, serta memfasilitasi internal capacity building untuk pegawai KPK.

Direktur ACLC Dian Novianthi menjelaskan bahwa ACLC dibentuk untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Ke depan diharapkan Indonesia dapat menjadi negara bebas korupsi melalui pembentukan generasi yang cerdas dan berintegritas.

“Menyesuaikan dengan perkembangan zaman menjadi digital, kita siapkan generasi yang memiliki pola pikir kritis, bijaksana, dan kreatif, serta berintegritas untuk dapat mencegah korupsi,” kata Dian.

Melalui program internal yang ditujukan bagi para pegawai KPK, ACLC memfasilitasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai, baik pengetahuan serta kemampuan. Saat ini, program tersebut telah diikuti 8.640 partisipan melalui 338 training yang telah dilakukan.

Selain itu, ada pula program International Training dan Knowledge Management. Knowledge Management dikemas dalam bentuk SMART, di mana sistem manajemen berbasis digital ini dapat digunakan oleh pegawai KPK untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Lebih lanjut, Dian juga memaparkan beberapa program eksternal yang ditujukan bagi masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi. Program-program tersebut terdiri dari sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), PAKU Integritas dan Partai Cerdas Berintegritas (PCB).

Seluruh program pelatihan yang difasilitasi ACLC diawali oleh formulasi pembelajaran dan berdasarkan kebutuhan yang didapat melalui Training Need Analysis. Adapun materi-materi yang didapat telah disesuaikan sehingga dapat dilanjutkan dalam bentuk pelatihan, yang setelahnya akan dievaluasi.

“Semua akan dievaluasi, mulai dari penyelenggaraan, penguasaan materi, hingga akan ada penyebaran kuesioner dan wawancara setelah peserta kembali ke unit kerjanya,” jelas Dian.

Baca Juga:

KPK Periksa Bagian Sales Sedayu City Terkait Kasus Suap Hakim Agung

Dalam pertemuan ini, delegasi ACU Kamboja antusias dan mengapresiasi terkait penjelasan program ACLC yang telah dipaparkan. Salah satu delegasi memberikan pertanyaan terkait sumber daya manusia yang dimiliki dalam mempersiapkan program pelatihan.

“Apakah dalam pelatihan seluruh SDM berasal dari KPK? Apa sajakah skill yang dimiliki?” tanya Sinat salah satu delegasi.

Dian memaparkan bahwa untuk SDM dalam pelaksanaan pelatihan, ACLC juga memiliki staf eksternal, namun mengetahui standar penilaian KPK.

"Terkait skill kompetensi utama yang dimiliki yaitu dalam manajemen pelatihan dan pengembangan kurikulum,” pungkas Dian. (Pon)

Baca Juga:

KPK Harus Kawal Program Subsidi Motor Listrik

#KPK #Kamboja
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan
Sugiri memiliki pola khas dalam menerima uang suap
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
KPK Ungkap Modus Jual Beli Jabatan Bupati Ponorogo, Uang Suap Disamarkan Lewat Keluarga dan Ajudan
Indonesia
KPK Ungkap Skema Korupsi Terstruktur di Ponorogo, Bupati Sugiri Libatkan Sekda hingga Adik Kandung
Skema korupsi berlapis melibatkan Sekda, Dirut RSUD, hingga adik kandung, dengan total uang haram mencapai miliaran rupiah.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
KPK Ungkap Skema Korupsi Terstruktur di Ponorogo, Bupati Sugiri Libatkan Sekda hingga Adik Kandung
Indonesia
Bupati Ponorogo Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 2,6 Miliar dalam Tiga Kasus Korupsi
Total dana haram mencapai Rp 2,6 Miliar. Simak rinciannya
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Bupati Ponorogo Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 2,6 Miliar dalam Tiga Kasus Korupsi
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono Ponorogo Sebesar Rp500 Juta
Petugas menunjukan barang bukti uang senilai Rp500 juta, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Didik Setiawan - Minggu, 09 November 2025
KPK Pamerkan Barang Bukti Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono Ponorogo Sebesar Rp500 Juta
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tersangka Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono
Tersangka dugaan Korupsi Jabatan RSUD, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kedua kanan), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono (kedua kiri), Direktur RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (kiri) dan pihak swasta rekanan RSUD Harjono Ponorogo Sucipto (kanan) saat Konferensi Pers penetapan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (9/11/2028).
Didik Setiawan - Minggu, 09 November 2025
KPK Resmi Tetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tersangka Dugaan Korupsi Suap Jabatan RSUD Harjono
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Berita Foto
Momen Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat tiba untuk menjalani pemeriksaan usai terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh petugas KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 08 November 2025
Momen Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Indonesia
Bupati Ponorogo dan Anak Buahnya Tiba di KPK, Enggan Komentar soal Promosi Jabatan
Bupati Ponorogo tiba di Gedung KPK, Sabtu (8/11) pagi. Ia enggan berkomentar soal promosi jabatan.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo dan Anak Buahnya Tiba di KPK, Enggan Komentar soal Promosi Jabatan
Indonesia
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
KPK belum membeberkan pihak lain yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Ponorogo
Salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi senyap itu ialah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
KPK Tangkap Bupati Ponorogo
Bagikan