KPK Buka Peluang Panggil Kembali Brigita Manohara


Presenter TV, Brigita Manohara. (Foto: IG @brigitamanohara)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak tertutup kemungkinan untuk kembali memanggil presenter televisi Brigita Purnawati Manohara (BPM) untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP).
"Tadi juga ada pertanyaan apakah saksi-saksi lain seperti BPM, tentu kebutuhan untuk memeriksa seseorang sebagai saksi pasti kemudian tim penyidik juga mengagendakan beberapa saksi untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk apakah nanti saksi dimaksud akan dipanggil kembali," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.
Baca Juga:
Ali mengatakan bahwa BPM telah mengembalikan uang berjumlah Rp 480 juta yang yang diterimanya dari RHP kepada KPK.
Meski demikian, Ali mengatakan penyidik KPK akan terus mendalami segala aspek dalam investigasi aliran dana terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan uang sekitar Rp 480 juta kan sudah kami sampaikan sebelumnya. Tapi dalam rangka untuk pembuktian TPPU itu tentunya kami akan dalami dan analisis lebih lanjut apakah ada keterkaitan langsung dengan TPPU. Karena kita tahu dalam TPPU ada yang namanya pelaku pasif," ujarnya.
Baca Juga:
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa pengembalian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan menyebabkan kerugian negara, tidak serta merta menggugurkan tuntutan pidana.
Hal itu disampaikan Firli menanggapi pertanyaan soal aliran uang hasil dugaan korupsi Bupati Mamberamo Tengah, RHP kepada beberapa pihak, salah satunya adalah presenter televisi BPM. (*)
Baca Juga:
Penjelasan Kemenkumham soal Penerapan Batasan Usia Calon Anggota KPK
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
