Komisi II akan Bahas Usulan Megawati soal Nomor Urut Parpol tak Diubah


Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: MP/Fachruddin Chalik
MerahPutih.com - Usulan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, agar nomor urut parpol tidak diubah dalam tiap periode Pemilu mendapat respons positif dari parlemen. Komisi II DPR RI bersama KPU akan segera membahas usulan tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai ada banyak keuntungan jika nomor urut parpol tidak diubah dalam tiap periode pemilu.
Baca Juga
SBY Turun Gunung karena Anggap Ada Tanda-Tanda Kecurangan Pemilu 2024
"Iya kami menunggu nanti waktu rapat dengar pendapat atau raker dengan KPU. Ya sebagai salah satu masukan ya tentu kita akan respons secara baik," kata Junimart kepada wartawan, Selasa (20/9).
Menurut Junimart usulan Megawati terkait nomor urut parpol yang tidak perlu diubah itu sangat logis. Hal tersebut, kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu akan mempermudah tugas KPU.
"Ini kan membantu KPU bekerja lebih ringan, lebih gampang. Nomor sudah ada, nomor yang bukan permanen, nomor yang disamakan sebelumnya, jadi KPU juga sebagai penyelenggara negara tidak sulit menginput lagi," ujarnya.
Baca Juga
Tak hanya itu, menurut Junirmart, usulan dari Megawati tersebut juga dapat meringankan beban anggaran parpol dalam menghadapi Pemu.
"Masukan yang cukup rasional dan brilian sekali. Karena yang pertama menyangkut anggaran internal parpol. Contoh misalnya parpol-parpol yang selama ini sudah ikut dalam kontestasi politik ya,” tutup Junimart. (Pon)
Baca Juga
Pastikan Tahapan Pemilu Berlangsung Baik, KPU Minta Publik Ikut Mengawasi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum

PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara

Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara

PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal

Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP

Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR

Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
