Klaim Jadi Wamenaker, Sekjen PBB Afriansyah Noor Tiba di Istana

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 15 Juni 2022
Klaim Jadi Wamenaker, Sekjen PBB Afriansyah Noor Tiba di Istana

Sekjen PBB, Afriansyah Noor, saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6). ANTARA/Desca Situmorang

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah nama yang dikabarkan akan dilantik menjadi menteri dan wakil menteri sudah tiba di Istana Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6).

Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor. Anak buah Yusril Ihza Mahendra itu datang sekitar pukul 11.47 WIB, dengan mengenakan setelan jas.

Baca Juga

Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Baru Rabu Siang

Awak media sempat bertanya kepada dia, akan dilantik sebagai apa oleh Presiden Joko Widodo hari ini, yang dia jawab, "Wamenaker (wakil menteri ketenagakerjaan)."

Selain dia, hadir pula beberapa tokoh, antara lain jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para ketua umum partai politik, di antaranya Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, serta Suharso Monoarfa.

Baca Juga

Sambungan Telepon Soeharto Tanda Resmi Seseorang Dipilih Menteri

Satu ketua umum partai politik yang sempat dipanggil Jokowi di tengah isu perombakan kabinet, pada Selasa malam (14/6) kemarin, ke Istana Kepresidenan yakni Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan. Orang nomor satu di PAN itu juga telah tiba di Istana, Rabu siang ini.

Para tokoh berkumpul di dalam salah satu ruangan di Istana Kepresidenan itu dan mengikuti jamuan makan siang bersama Presiden Jokowi. (*)

Baca Juga

Riwayat Pergantian Menteri Perdagangan Era Jokowi

#Partai Bulan Bintang #Pemilu #Pilpres #Pemulihan Ekonomi #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan