Kilang Balongan Meledak, DPR Segera Panggil Direksi Pertamina

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Maret 2021
Kilang Balongan Meledak, DPR Segera Panggil Direksi Pertamina

Ledakan Kilang Minyak Balongan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PT Pertamina (Persero) diminta segera memberikan penjelasan terkait penyebab kebakaran Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat, dan segera melakukan pemulihan operasi kilang agar distribusi bahan bakar berjalan lancar.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menegaskan pihaknya akan segera memanggil Direksi Pertamina untuk meminta penjelasan terkait kronologis kebakaran Kilang Balongan.

"Harus ada upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali," kata Eddy dalam keteranganya, Senin (29/3).

Baca Juga:

Ledakan Kilang Minyak Balongan, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tak Terganggu

Corporate Secretary Subholding Refining Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya memastikan ktivitas distribusi pasokan bahan bakar minyak untuk masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan baik meski ada insiden kebakaran Kilang Balongan.

Tangki T301G Kilang Balongan terbakar sekitar pukul 00.45 WIB dini hari tadi. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun saat kejadian kondisi sedang turun hujan lebat disertai petir.

Kilang Minyak Balongan Indramayu. (Foto: Antara)
Kilang Minyak Balongan Indramayu. (Foto: Antara)

Ratusan warga melakukan evakuasi ke tempat aman menjauhi lokasi kebakaran. Mereka yang mengungsi merupakan warga dari Desa Balongan yang merupakan desa yang berlokasi paling dekat dengan tempat kejadian.

Rinciannya saat ini, ada sekitar 200 warga mengungsi ke Pendopo Kabupaten Indramayu, 400 warga di Islamic Center Indramayu, dan 350 warga di GOR Perumahan Bumi Patra.

Saat ini tengah dilakukan juga pemblokiran jalan menuju sekitar lokasi kejadian, dibantu oleh TNI. Tim Pertamina tengah melakukan upaya pemadaman dengan mendatangkan tim Healthy Safety, Security, dan Enviroment (HSSE) dari unit kilang terdekat, yakni Kilang Cilacap, Kilang Eksplorasi dan Produksi, Kilang Plaju. (Pon)

Baca Juga:

Ratusan Mengungsi, 15 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Kilang Minyak Balongan

#Kilang Minyak #DPR #Pertamina
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (ketiga kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (ketiga kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Terpilih Anggito Abimanyu (kedua kiri), Wakil Ketua DK LPS Terpilih Farid Azhar Nasution (kedua kanan) Anggota DK LPS Terpilih Doddy Zulverdi (kiri) dan Ferdinan Dwikoraja Purba (kanan) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (keenam kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (keenam kanan) dan Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc HAM terpilih pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan UU APBN Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan UU APBN Tahun 2026
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026
RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026
Indonesia
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Persetujuan ini didukung oleh seluruh fraksi partai politik dan anggota DPR yang hadir
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Indonesia
Shell, BP Hingga Vivo Sepakat Beli BBM ke Pertamina, Pekan Ini SPBU Swasta Ditargetkan Kembali Normal
Kementerian ESDM menargetkan ketersediaan BBM di SPBU swasta dapat pulih dalam waktu satu minggu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Shell, BP Hingga Vivo Sepakat Beli BBM ke Pertamina, Pekan Ini SPBU Swasta Ditargetkan Kembali Normal
Berita Foto
Menilik Pameran Foto Warna-Warni Parlemen Bertajuk Parlemen Berdaulat Indonesia Maju
Pengunjung melihat foto pada pameran foto jurnalistik Warna-Warni Parlemen 2025 bertajuk Parlemen Berdaulat Indonesia Maju di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 22 September 2025
Menilik Pameran Foto Warna-Warni Parlemen Bertajuk Parlemen Berdaulat Indonesia Maju
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Bagikan