Ketua MPR Minta Jokowi Urusi Papua Dulu Baru Fokus Pindahkan Ibu Kota

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 26 Agustus 2019
Ketua MPR Minta Jokowi Urusi Papua Dulu Baru Fokus Pindahkan Ibu Kota

Ketua MPR, Zulkifli Hasan dalam sambutannya pada Peringatan Hari Konstitusi bertema "Evaluasi Pelaksanaan UUD 45", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8) (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Presiden Joko Widodo fokus dahulu terhadap urusan di Papua ketimbang fokus memindahkan ibu kota. Karena, masalah yang terjadi di Papua lebih mendesak untuk diselesaikan.

"Saya sih mengatakan kita sekarang menghadapi teman teman di Papua. Coba lihat video-video itu, itu perlu penanganan serius," ujar Zulhas kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Baca Juga:

Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, DPR: Harusnya Pemerintah Fokus Berantas Kemiskinan

"Tidak hanya bapak presiden, (tapi) seluruhnya, ya bupatinya, DPR-nya, aparat penegak hukumnya dan jangan lupa sekarang ada dunia internasional, ada PBB, Melanesia, Afrika semua itu saya kira penting sekali penanganan," sambung Zulhas.

Zulhas mengatakan, fokus pemindahan ibu kita bisa dilakukan setelah Jokowi dilantik Oktober mendatang. "Jadi fokus dulu ke situ kan kalau habis dilantik nanti masih bisa kalau soal ibu kota," ujar Zulkifli.

Presiden Jokowi bantah lokasi ibu kota negara sudah ditentukan
Presiden Jokowi bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Foto: Antaranews)

Ketua umum PAN itu menerangkan bahwa penyelesaian masalah Papua tidak hanya dibebankan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, seluruh pejabat harus ikut membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Baca Juga:

Ini Daerah di Pulau Jawa yang Kecipratan Untung dari Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Ia mengatakan, pemerintah harus belajar dari sejumlah negara yang pernah mengalami perpecahan, seperti Uni Soviet yang telah bubar dan membentuk negara-negara kecil.

"Kita harus ambil pelajaran dari Rusia. Jadi fokus kita di situ, kalau pemindahan itu ya habis dilantik (jadi presiden lagi) bisa," ucap Zulhas. (Knu)

#Pemindahan Ibu Kota #Presiden Jokowi #Zulkifli Hasan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Indonesia
Pemerintah Klaim 61,2 Juta di 38 Provinsi Terima Makan Bergizi Gratis
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin mutu layanan, mempercepat penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), serta menjaga stabilitas pasokan pangan lokal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Pemerintah Klaim 61,2 Juta di 38 Provinsi Terima Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menanggapi santai hujatan netizen terhadap dirinya. Ia dianggap pencitraan saat memanggul beras.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Bagikan