Ketua DPR Ingatkan Kapolri Jangan Sampai Polri Terlihat Lemah di Mata Publik

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 28 Mei 2019
Ketua DPR Ingatkan Kapolri Jangan Sampai Polri Terlihat Lemah di Mata Publik

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian secepatnya mengungkap aktor utama dalang kerusuhan 21-22 Mei yang terjadi serentak di berbagai tempat di Indonesdia.

"Dari kecenderungan itu, saya mendorong pimpinan Polri mencermati dan mendalami kasus-kasus serangan terhadap anggota dan sejumlah objek milik Polri. Respons terukur Polri terhadap kecenderungan itu perlu untuk menjaga moral prajurit dan menjaga optimisme masyarakat," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (28/5).

Polri, kata Bamsoet, tidak boleh terlihat lemah di mata dan benak masyarakat. Sebaliknya, Polri harus responsif terhadap segala bentuk serangan yang bertujuan memperlemah moral prajurit dan merusak citra institusi Polri.

Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: Twitter @DPR_RI)
Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: Twitter @DPR_RI)

Setelah serangan dan pembakaran mobil di sekitar Asrama Brimob Petamburan, Jakarta Barat dan pembakaran pos polisi di jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada 22 Mei lalu, Bamsoet menyebut serangan itu berlanjut pada dua kota di Jawa Tengah, jelang akhir pekan lalu.

BACA JUGA: Polisi Rahasiakan Saksi yang Sudah Diperiksa Terkait Penembakan Mako Brimob

Mako Brimob Kompi 3 Batalyon B Watumas, Purwokerto, Banyumas, diberondong tembakan oleh orang tak dikenal pada Sabtu (25/5) dini hari. Selain melukai seorang anggota Brimob, rentetan tembakan itu membuat genting pos jaga rontok. Sehari sebelumnya atau Jumat (24/5) tengah malam, giliran Pos Polisi Pakis, Delanggu, Klaten, dibakar orang tak dikenal.

"Serangan itu sudah barang tentu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang marah dan dendam kepada Polri. Selain sel-sel teroris, tidak tertutup kemungkinan adanya kelompok lain yang menunggangi kemarahan para teroris. Kalau aksi damai di Jakarta bisa ditunggangi oleh kelompok perusuh, serangan terhadap prajurit dan objek Polri bisa juga ditunggangi oleh kelompok lain," ucap Bamsoet.

Massa melakukan perlawanan ke arah Brimob di Kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu (22/5/2019) dini hari. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras
Massa melakukan perlawanan ke arah Brimob di Kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu (22/5/2019) dini hari. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras

"Melengkapi rangkaian serangan itu, dibangun narasi tentang kebrutalan Polri ketika mengendalikan unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019 di depan gedung Bawaslu di Jakarta. Disebarkan hoax tentang seorang bocah tewas akibat dipukuli oknum Brimob di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ada orasi di depan massa yang menuduh polisi PKI karena menembaki umat Islam secara ugal-ugalan," imbuh dia.

BACA JUGA: Amien Rais Sebut Polisi PKI, Tembaki Umat Islam Ugal-ugalan

Bamsoet menyebut narasi-narasi tersebut bertentangan dengan sikap masyarakat yang mengapresiasi Polri. Karena itu, Bamsoet meminta Polri bertindak terukur dalam menyikapi serangan-serangan tersebut.

"Cepat atau lambat, Polri harus memberi respons terukur. Polri mampu mengeliminasi ancaman teroris. Maka, Polri pun diharapkan bisa segera mengungkap kekuatan atau kelompok yang merancang serangan terhadap prajurit dan objek milik Polri," tutup politikus Golkar itu.(Knu)

#Bambang Soesatyo #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Indonesia
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Ia menilai putusan MK sangat krusial dalam upaya menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan batasan kewenangan antar lembaga negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Indonesia
MK Larang Polisi Aktif Duduk di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Sebut masih Ada ‘Celah’
Pembatasan hanya berlaku bagi anggota Polri yang hendak mengisi jabatan politik, seperti menjadi anggota DPR, kepala daerah, atau menteri.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
MK Larang Polisi Aktif Duduk di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Sebut masih Ada ‘Celah’
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
Wamenkes Benny: Penanganan TBC Tak Hanya Soal Medis, TNI-Polri Siap Dilibatkan
Pemerintah berencana merevisi Perpres 67/2021 tentang Penanggulangan TBC dengan melibatkan 35 instansi, termasuk TNI dan Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Wamenkes Benny: Penanganan TBC Tak Hanya Soal Medis, TNI-Polri Siap Dilibatkan
Indonesia
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Indonesia
Tidak Ada Celah Lagi, MK Tegaskan Polisi Jabat Posisi di Luar Polri Harus Mundur atau Pensiun
MK menghapus ketentuan yang selama ini menjadi celah bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya terlebih dahulu.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 November 2025
Tidak Ada Celah Lagi, MK Tegaskan Polisi Jabat Posisi di Luar Polri Harus Mundur atau Pensiun
Indonesia
Presiden Ingatkan Kepastian Hukum Jadi kunci Keberhasilan Sebuah Negara
Pembangunan fisik dan ekonomi tidak akan mencapai hasil optimal apabila hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 08 November 2025
Presiden Ingatkan Kepastian Hukum Jadi kunci Keberhasilan Sebuah Negara
Indonesia
Susunan Komisi Reformasi Kepolisian, Diisi 2 Mantan Ketua MK dan 3 Mantan Kapolri
Pengangkatan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian berdasarkan Keppres No 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Susunan Komisi Reformasi Kepolisian, Diisi 2 Mantan Ketua MK dan 3 Mantan Kapolri
Berita Foto
RS Polri Kramat Jati Serahkan Jenazah Farhan dan Reno Kepada Pihak Keluarga
Simbolis penyerahan jenazah Farhan dan Reno kepada pihak keluarga di RS Bhayangkara Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/11/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 07 November 2025
RS Polri Kramat Jati Serahkan Jenazah Farhan dan Reno Kepada Pihak Keluarga
Bagikan