Wamenkes Benny: Penanganan TBC Tak Hanya Soal Medis, TNI-Polri Siap Dilibatkan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Wamenkes Benny: Penanganan TBC Tak Hanya Soal Medis, TNI-Polri Siap Dilibatkan

(kiri) Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), dr Benjamin Paulus Octavianus atau dr. Benny saat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan). (foto: Merahputih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Dalam revisi tersebut, TNI dan Polri akan ikut dilibatkan untuk memperkuat strategi nasional pemberantasan penyakit menular tersebut.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus atau Benny mengatakan, revisi ini akan memperluas jumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dari semula 15 instansi menjadi 35 instansi, termasuk TNI dan Polri.

“Saat ini kita sedang menyusun revisi Perpres 67 Tahun 2021. Semula melibatkan 15 kementerian dan badan, kini akan diperluas menjadi 35, termasuk TNI dan Polri,” ujar Benny di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/11).

Baca juga:

Targetkan Jakarta Bebas TBC 2030, Rano Karno Minta Warga Aktif Berperan

Menurut Benny, pelibatan TNI dan Polri diharapkan mampu memperkuat upaya penanggulangan TBC yang selama ini tidak hanya berkutat pada aspek medis semata.

“Pemberantasan TBC bukan hanya soal mengobati pasien yang sakit,” ujarnya.

Ia menjelaskan, TBC memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lingkungan kumuh, gizi buruk, dan daya tahan tubuh yang menurun akibat keterbatasan ekonomi menjadi faktor yang memperparah penyebaran penyakit ini.

“Maka juga sosial ekonomi yang lemah, maka di daerah kumuh pasti kasus TB-nya tinggi. Kami bersama Pak Gubernur juga membahas hal-hal teknis di luar medis,” tambahnya.

Baca juga:

Indonesia Darurat TBC, Penangan Harus Setara Dengan Pandemi COVID-19

Benny menegaskan, dengan melibatkan lebih banyak instansi, pemerintah ingin membangun pendekatan lintas sektor yang komprehensif untuk menurunkan angka kasus TBC secara signifikan.

Pelibatan TNI dan Polri dinilai strategis karena keduanya memiliki struktur organisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan, yang bisa membantu memperluas jangkauan edukasi serta deteksi dini kasus TBC di masyarakat.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menurunkan angka kasus TBC secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang melalui kolaborasi lintas sektor tersebut. (Asp)

#Wamenkes #TBC #TNI #Polri #Benjamin Paulus Octavianus
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Helikopter Mi-17 TNI AD jatuh di Seruyan Kalteng saat manuver water bombing karhutla pada 4 November 2026
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Helikopter Mi-17 Jatuh Saat Sendok Air Laut Buat Padamkan Karhutla, 3 Prajurit TNI-AD Gugur
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan