Ketua DPD Sentil Bupati Jember, Ada Apa?

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 24 November 2019
Ketua DPD Sentil Bupati Jember, Ada Apa?

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti memimpin sidang perdana para senator di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10) (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam sambutannya di acara pengukuhan Jember sebagai Kota Cerutu, menyentil Bupati Jember dr. Faida yang tidak hadir dan tidak mengutus pejabat yang mewakili.

Sedangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa mengutus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di acara yang dihelat di Taman Botani Sukorambi, Jember, Jawa Timur.

Baca Juga

Demi Kekompakan, La Nyalla Minta Tak Ada Ganjal Mengganjal

“Saya kok tidak melihat ibu bupati ya, atau yang mewakili. Yang ada justru kepala dinas dan pejabat dari provinsi Jatim ini. Ada yang aneh sih menurut saya. Karena bagi saya, di tengah pelambatan ekonomi global saat ini, pemerintah daerah, utamanya bupati dan walikota harus mendorong dunia usaha untuk bekerja maksimal, dengan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif. Terutama mereka yang berorientasi ekspor,” ujar La Nyalla.

La Nyalla memberi apresiasi pada acara pengukuhan kota Jember sebagai kota cerutu. Karena selain bisa menjadi ikon kalender wisata, juga menjadi peluang bisnis berbasis produk cerutu. Apalagi acara tersebut juga dihadiri sejumlah buyer dari mancanegara.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti

“Bahkan sudah diawali dengan sign contract dari beberapa buyer. Ini sejalan dengan target pendapatan pemerintah di sektor non migas sebesar 7,5 persen,” ujarnya.

Baca Juga

La Nyalla Mattalitti Terpilih Jadi Ketua DPD RI

Selain itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang concern untuk menekan disparitas antara neraca impor dan ekspor Indonesia.

“Tentu hal ini harus menjadi atensi bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Apalagi dari data yang saya baca, ekspor cerutu pada tahun 2018, menyumbang devisa sebesar 108 juta USD. Sebuah angka yang patut kita beri aplaus,” ungkapnya.

La Nyalla, menambahkan, sebagai wakil masyarakat dan daerah di tingkat pusat, DPD wajib mendukung dan mengawal program di daerah yang memberi dampak positif bagi daerah. Terutama yang memberi nilai tambah bagi daerah, dan mampu memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga

La Nyalla Resmikan Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti Anggota DPD Periode 2019-2024

“Bahkan saya meminta kepada seluruh anggota DPD, pada saat reses ke daerah Bulan Desember nanti, agar memasukkan ke dalam salah satu agenda anggota, untuk mendata dan memetakan, apa saja hambatan dunia usaha di daerah. Petakan dan identifikasi, lalu akan kita bawa ke Jakarta, untuk segera diselesaikan," pungkasnya. (Pon)

#La Nyalla Mattalitti
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bakal Periksa La Nyalla di Kasus Dana Hibah Jatim
KPK dalami kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2021-2022.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
KPK Bakal Periksa La Nyalla di Kasus Dana Hibah Jatim
Indonesia
KPK Duga Ada Aliran Duit Korupsi Dana Hibah saat La Nyalla Pimpin KONI Jatim
KPK menduga ada aliran korupsi dana hibah saat La Nyalla menjadi pemimpin KONI Jatim.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
KPK Duga Ada Aliran Duit Korupsi Dana Hibah saat La Nyalla Pimpin KONI Jatim
Indonesia
KPK: Penggeledahan Rumah La Nyalla Terkait dengan Jabatannya saat Jadi Wakil Ketua KONI Jatim
Sehari menggeledah rumah La Nyalla di Surabaya, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor KONI Jatim.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 April 2025
KPK: Penggeledahan Rumah La Nyalla Terkait dengan Jabatannya saat Jadi Wakil Ketua KONI Jatim
Indonesia
Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD, KPK Geledah Kantor KONI Jatim
Pada Senin (14/4) kemarin, tim penyidik KPK juga telah menggeledah rumah anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti terkait kasus yang sama.
Frengky Aruan - Selasa, 15 April 2025
Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD, KPK Geledah Kantor KONI Jatim
Indonesia
Usai Rumahnya Digeledah, La Nyalla Bakal Menyusul Diperiksa KPK?
Tak menutup kemungkinan KPK akan memanggil La Nyalla untuk klarifikasi setelah penggeledahan rumahnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
Usai Rumahnya Digeledah, La Nyalla Bakal Menyusul Diperiksa KPK?
Indonesia
La Nyalla Klaim Tak Ada Barbuk Disita dari Rumahnya, Ini Respons KPK
KPK masih menunggu semua proses penggeledahan untuk selanjutnya bisa menyampaikan ke publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
La Nyalla Klaim Tak Ada Barbuk Disita dari Rumahnya, Ini Respons KPK
Indonesia
Anggota DPD RI La Nyalla Minta KPK Jelaskan Maksud Geledah Rumahnya
Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2021-2022.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
Anggota DPD RI La Nyalla Minta KPK Jelaskan Maksud Geledah Rumahnya
Indonesia
KPK Geledah Rumah Anggota DPD La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
KPK menyita tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp 8,1 miliar milik anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Anwar Sadad.
Dwi Astarini - Senin, 14 April 2025
KPK Geledah Rumah Anggota DPD La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
Indonesia
La Nyalla Harap Putusan MK Jadi Momentum Perubahan Fundamental
Banyak calon presiden, tidak masalah, tetapi yang memilih adalah para hikmat yang berada di MPR sebagai lembaga tertinggi, yang tidak hanya dihuni anggota DPR dari representasi partai saja
Angga Yudha Pratama - Minggu, 05 Januari 2025
La Nyalla Harap Putusan MK Jadi Momentum Perubahan Fundamental
Indonesia
LaNyalla Paparkan Keberpihakan Konkret DPD Bagi Masyarakat Adat
LaNyalla menyebut DPD memiliki komitmen yang jelas terhadap kepentingan seluruh daerah di Indonesia.
Frengky Aruan - Sabtu, 03 Agustus 2024
LaNyalla Paparkan Keberpihakan Konkret DPD Bagi Masyarakat Adat
Bagikan