Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 03 Mei 2021
Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral

Petugas gabungan termasuk prajurit TNI tengah berjaga di pintu masuk Pasar Tanah Abang dan di sana ditempatkan alat monitor suhu tubuh, Senin (3/5/2021) ANTARA/Anisyah Rahmawati.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI menyesalkan langkah Gubernur Anies Baswedan yang gagal mengantisipasi kerumunan massa di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhir pekan kemarin.

Anggota DPRD Fraksi PSI Wiliam Aditya Sarana mengatakan, Gubernur Anies baru mulai bertindak saat ramai diberitakan di media massa dan media sosial. Padahal, kerumunan massa pusat perbelanjaan dan tempat wisata mulai melonjak seminggu terakhir.

“Kerumunan Tanah Abang itu tidak tiba-tiba terjadi dalam satu hari, hanya saja Gubernur Anies baru bertindak saat sudah viral di media. Kalau tidak viral, saya kira tidak akan ada tindakan apa-apa," kata William di Jakarta, Senin (3/5).

Baca Juga:

Komisi III Minta Ada Aturan yang Membatasi Kerumunan di Pasar Tanah Abang

Pemerintah DKI, kata William, bahkan tidak peduli dengan aturan yang dibuatnya sendiri yakni peraturan PPKM Mikro yang membatasi jumlah pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas normal.

"Hampir tidak ada pembatasan, apalagi penegakan aturan. Jatuhnya hanya sekadar aturan tertulis saja ” kata William.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

Harusnya juga Pemprov DKI sudah mengerahkan satpol PP yang bekerja sama dengan PD Pasar Jaya untuk menjaga lokasi pasar. Pengecekan suhu dan penggunaan masker juga harus dilakukan disertai penindakan apabila ada yang melanggar. Lemahnya penegakan prokes mempertaruhkan kesehatan warga Jakarta.

"Lonjakan kerumunan massa itu selalu terjadi jelang hari raya atau libur panjang, harusnya otomatis penjagaan diperketat," paparnya.

Baca Juga:

Kritik Warga yang Belanja di Pasar Tanah Abang, Pimpinan DPRD: Kita Bisa Seperti India

Pemprov DKI perlu juga menggerakkan satgas COVID-19 di RT/RW untuk terus mengedukasi warganya agar tidak lengah dan menyepakati sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan menindak pelanggar.

"Saat ini, masyarakat sudah mulai lelah dengan pandemi dan merasa lebih aman karena vaksinasi semakin gencar, tapi edukasi tak boleh putus," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Kritik Warga yang Belanja di Pasar Tanah Abang, Pimpinan DPRD: Kita Bisa Seperti India

#Pasar Tanah Abang #COVID-19 #PSI #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Beredar konten yang berisi Anies menyebut orang-orang di sekeliling Prabowo munafik dan gila jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan