Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 03 Mei 2021
Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral

Petugas gabungan termasuk prajurit TNI tengah berjaga di pintu masuk Pasar Tanah Abang dan di sana ditempatkan alat monitor suhu tubuh, Senin (3/5/2021) ANTARA/Anisyah Rahmawati.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI menyesalkan langkah Gubernur Anies Baswedan yang gagal mengantisipasi kerumunan massa di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhir pekan kemarin.

Anggota DPRD Fraksi PSI Wiliam Aditya Sarana mengatakan, Gubernur Anies baru mulai bertindak saat ramai diberitakan di media massa dan media sosial. Padahal, kerumunan massa pusat perbelanjaan dan tempat wisata mulai melonjak seminggu terakhir.

“Kerumunan Tanah Abang itu tidak tiba-tiba terjadi dalam satu hari, hanya saja Gubernur Anies baru bertindak saat sudah viral di media. Kalau tidak viral, saya kira tidak akan ada tindakan apa-apa," kata William di Jakarta, Senin (3/5).

Baca Juga:

Komisi III Minta Ada Aturan yang Membatasi Kerumunan di Pasar Tanah Abang

Pemerintah DKI, kata William, bahkan tidak peduli dengan aturan yang dibuatnya sendiri yakni peraturan PPKM Mikro yang membatasi jumlah pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas normal.

"Hampir tidak ada pembatasan, apalagi penegakan aturan. Jatuhnya hanya sekadar aturan tertulis saja ” kata William.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

Harusnya juga Pemprov DKI sudah mengerahkan satpol PP yang bekerja sama dengan PD Pasar Jaya untuk menjaga lokasi pasar. Pengecekan suhu dan penggunaan masker juga harus dilakukan disertai penindakan apabila ada yang melanggar. Lemahnya penegakan prokes mempertaruhkan kesehatan warga Jakarta.

"Lonjakan kerumunan massa itu selalu terjadi jelang hari raya atau libur panjang, harusnya otomatis penjagaan diperketat," paparnya.

Baca Juga:

Kritik Warga yang Belanja di Pasar Tanah Abang, Pimpinan DPRD: Kita Bisa Seperti India

Pemprov DKI perlu juga menggerakkan satgas COVID-19 di RT/RW untuk terus mengedukasi warganya agar tidak lengah dan menyepakati sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan menindak pelanggar.

"Saat ini, masyarakat sudah mulai lelah dengan pandemi dan merasa lebih aman karena vaksinasi semakin gencar, tapi edukasi tak boleh putus," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Kritik Warga yang Belanja di Pasar Tanah Abang, Pimpinan DPRD: Kita Bisa Seperti India

#Pasar Tanah Abang #COVID-19 #PSI #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Hal ini disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, yang juga menjelaskan ada politisi yang rela meninggalkan jabatan strategis di parlemen demi bergabung.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sampai 20 Politisi Bakal Gabung PSI karena Jokowi, Termasuk dari Partai NasDem
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Bagikan