Kemendagri Pastikan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Maret 2023
Kemendagri Pastikan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal

Ilustrasi - Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Polpum Kemendagri) menyatakan semua persiapan Pemilu 2024 baik penyelenggara maupun perangkat hukum sudah siap. Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk mendukung pendanaan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar memastikan, Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024.

"Kesimpulannya, semua penyelenggara negara di luar KPU, Bawaslu, dan DKPP, sudah on semua. Kira-kira begitu," katanya Gedung Graha Pena, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Baca Juga:

DKPP Tegaskan Pemilu Tetap Berlangsung Lima Tahun Sekali

Bahtiar menjelaskan, sejumlah isu memang membayangi gelaran Pemilu. Meski begitu, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari tantangan dan tidak menjadi halangan untuk menuju Pemilu 2024.

Dia melanjutkan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir telah menyiapkan segala hal untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah siap. Bahkan, KPU telah melakukan rekrutmen hingga level kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan Pemilu.

Dia mengungkapkan, dana Pemilu juga sudah dibagikan meski anggarannya memang belum turun sepenuhnya. Namun, dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, Bahtiar optimistis dan mengapresiasi KPU yang telah melakukan upaya inovasi dalam hal penghematan anggaran.

"Cukup, mencukupi," ujarnya.

Baca Juga:

Satpol PP DKI Diminta Jaga Kondusifitas Pemilu 2024

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan ada empat indikator tercapainya kesuksesan Pemilu. Pertama, Pemilu berjalan aman dan lancar. Guna mendukung hal ini, Kemendagri telah melakukan rapat-rapat bersama dengan TNI/Polri serta pihak Kejaksaan untuk mendukung keamanan Pemilu.

Kedua, partisipasi publik. Guna mendukung partisipasi ini, Kemendagri secara rutin menggelar webinar untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar Pemilu berjalan sukses. Kegiatan ini telah dilakukan empat bulan terakhir.

Ketiga, penyelenggaraan Pemilu tidak memicu konflik, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam hal ini, media atau pers sangat berperan untuk mencegah jangan sampai perbedaan gagasan menimbulkan konflik yang menimbulkan kekerasan.

Terakhir, Kemendagri memastikan pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan. Ketika Pemilu dan prosesnya dilaksanakan, Pemda diminta untuk tetap menjaga inflasi dan perekonomian agar bisa tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Kalau lancar, kita akan merasakan hasilnya juga," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Demokrat DKI Harap Pemilu Berlangsung Sesuai Jadwal

#Kemendagri #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Arlan mengaku menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Indonesia
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Teguran tertulis tidak bisa dianggap enteng.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Indonesia
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Itjen Kemendagri telah meminta keterangan terkait pencopotan Roni, yang ramai dibicarakan di media sosial itu, kepada Wali Kota Prabumulih Arlan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Bagikan