Kecewa Ada SK Domisili Palsu, Warga Solo Gelar Aksi Tunggal Tolak PPDB Online
Eddy Flo - Selasa, 02 Juli 2019
Seorang warga, Bambang Saptono melakukan aksi tunggal memprotes PPDB 2019 di Jalan Slamet Riyadi, Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/7). (MP/Ismail)
MerahPutih.Com - Seorang warga, Bambang Saptono melakukan aksi tunggal memprotes seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Jalan Slamet Riyadi, Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/7).
Dalam aksi tersebut, Bambang meminta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar menghentikan PPDB online dan mengubahnya dengan sistem PPDB offline karena ditemukan Surat Keterangan Domisili (SKD) palsu di sejumlah sekolah SMAN di Solo.
Bambang dalam aksi tunggal itu juga membawa poster bertuliskan 'PPDB Diulang'; 'Tolak PPDB Zonasi Karena Bermasalah'; 'Tolak Zonasi'; dan 'Hargai Prestasi'.
"PPDB online tahun lalu bermasalah karena SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) palsu. Sekarang SKD palsu," ujar Bambang pada MerahPutih.Com.
Ia mengaku menemukan SKD palsu di SMAN 4 Solo. Akibat SKD palsu itu siswa yang mau mendaftar sekolah di SMAN 4 Solo terpental ke sekolah lebih jauh. Padahal, jarak antara rumah dan sekolah hanya sekitar 8 kilometer, tetapi terlempar di sekolah jauh berjarak 10 kilometer.
"Kasus SKD palsu ini tidak menutup kemungkinan juga ditemukan di sekolah lain di wilayah Jateng. Apalagi, untuk mendapatkan SKD sangat mudah cukup datang ke RT dan RW minta tandatangan SKD sehari jadi," kata dia.
Ia menilai praktik kecurangan ini merusak kulitas pendidikan nasional. Seleksi PPDB online 2019 harus diulang karena jelas merugikan siswa dan orang tua.
BACA JUGA: Pengamat HI: Kiai Ma'ruf Bikin Hubungan dengan Negara Muslim Lebih Mudah
Mulai Digoyang, Pengamat Nilai Kepemimpinan Airlangga Hartarto di Golkar Kurang Mengakar
Kepala Sekolah SMAN 4 Solo Agung Wijayanto, membantah tidak ada temuan SKD palsu di SMAN 4 Solo dalam seleksi PPDB online hari kedua ini. PPDB online di Jawa Tengah dimulai tanggal 1 Juni sampai 5 Juni.
"Syarat mendaftar sekolah tidak hanya SKD, tapi juga KK (Kartu Keluarga). Khusus SKD nanti akan ada tim yang memverifikasi dengan mendatangi rumahnya satu-persatu," tutupnya.(*)
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.
Bagikan
Berita Terkait
Ikut Demo karena Ajakan di Media Sosial, Ratusan Pelajar dari Luar Jakarta Dihentikan Polisi saat Menuju Gedung MPR/DPR
Strategi Disdik DKI Cegah Siswa Ikut Demo, Pemberlakuan Belajar Jarak Jauh hingga Pengawasan Khusus pada Sekolah Rawan
Fenomena Gunung Es, masih Banyak Anak di Jakarta yang Putus Sekolah
Banyak Siswa Takut Cek Kesehatan Gratis, Dokter Spesialis Anak Sebut Peran Guru Diperlukan
Pendirian Sekolah Rakyat Dinilai Langkah Strategis Atasi Kemiskinan Struktural
Bikin Melongo! Ini Dia Angka Fantastis di Balik Program Sekolah Swasta Gratis DKI
2 Juta Penumpang Lebih Naik Kereta Api Selama Periode Libur Sekolah 20 Juni Hingga 15 Juli
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Masa Orientasi di Sekolah Rakyat 15 Hari, Ini Alasan Lengkapnya
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
