Kasus Mentan SYL Berpotensi Menggerus Eksistensi Anies di Pilpres

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 09 Oktober 2023
Kasus Mentan SYL Berpotensi Menggerus Eksistensi Anies di Pilpres

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di depan Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Kasus yang terjadi di lingkaran menteri Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berpotensi mengancam eksistensi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Pengamat Politik Emrus Sihombing berpendapat, posisi Anis Baswedan yang merupakan Calon Presiden (Capres) dari Nasdem itu, saat ini, berada di ujung tanduk.

Baca Juga:

JK Berikan Masukan Menangkan Pilpres ke Anies

"Atau bisa tidak jadi maju sebagai Capres," kata Emrus kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (9/10).

Dalam pengamatan Emrus, ada kemungkinan Partai Kebangkitan Bangsa juga mengusung Muhaimin Iskandar sebagai bakal Cawapres Anies juga melakukan evaluasi juga.

"Kita lihat sekarang, kan, kader partai Nasdem itu ada dua tingkat menteri (bekas Menkominfo Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ) yang sedang berurusan dengan hukum, kasus korupsi," jelas pengajar ilmu komunikasi politik di beberapa universitas ini.

Emrus meyakini, PKB tengah berpikir ulang karena posisi mereka yang bisa terlihat tak baik di mata publik.

"Bagaimanapun persepsi publik terhadap partai itu pasti tidak baik. Bisa jadi PKB pindah koalisi, " kata Emrus.

Sementara itu, peneliti Transparasi Internasional Indonesia, Danang Widoyoko menuturkan, kasus korupsi seperti terjadi pada Syahrul Limpo ini merupakan persoalan klasik di Indonesia.

Baca Juga:

Anies Temui JK Bahas Penurunan Ekonomi

"Selama ini kan "image"-nya, seperti di NasDem dibiayai oleh pemiliknya," kata Danang.

Seharusnya ini menjadi pekerjaan rumah (PR) semua orang.

"Tapi semua itu belum akan selesai, terutama pada politisi karena terkait pendanaan partai politik," tutur Danang.

Karena partai dibiayai oleh kader maka tidak mengherankan jika kader kemudian cari uang dengan caranya.

Terutama pada jabatan-jabatan yang cukup tinggi seperti menteri yang kemudian menjadi sumber pendanaan atau sumber kegiatan.

"Begitu didanai negara sepenuhnya bohirnya kehilangan peran. Karena pejabat negaranya harus diperiksa terus," tutup Danang. (Knu)

Baca Juga:

3 Faktor Elektabilitas Prabowo Unggul dari Ganjar dan Anies dalam Survei LSN

#Pengamat Politik #Anies Baswedan #Capres 2024 #Pilpres 2024 #Partai Nasdem #Syahrul Yasin Limpo #Menteri Pertanian
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa, memberikan sinyal bahwa penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, belum berakhir. NasDem akan mengikuti proses hingga adanya PAW.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Buntut blunder fatal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, NasDem menegaskan bakal segera berbenah. Hal itu agar tidak ada lagi kadernya yang melanggar kode etik.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Indonesia
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Ahmad Sahroni hanya berstatus sebagai kader Partai NasDem
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Indonesia
NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan
Partai NasDem meminta gaji hingga tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dihentikan. Hal itu menindaklanjuti penonaktifan keduanya sebagai anggota DPR.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan
Indonesia
Akun X ‘Sahroni Berdikari’ Palsu, Partai NasDem Siap Ambil Langkah Hukum
Akun X Sahroni Berdikari disebut palsu dan suka menggiring opini. Partai NasDem pun siap mengambil langkah hukum.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Akun X ‘Sahroni Berdikari’ Palsu, Partai NasDem Siap Ambil Langkah Hukum
Bagikan