Jokowi Tugaskan TNI-Polri hingga BIN Ikut Bantu Pembangunan Papua


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (Foto: Humas Polri)
MerahPutih.com - Upaya pemerintah menggenjot pembangunan di Papua terus dikebut. Salah satunya melibatkan aparat TNI dan Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas (ratas) bersama TNI, Polri, BIN dan jajaran terkait serta Forkopimda, di Papua.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ikut dalam rapat terbatas tersebut mengungkapkan bahwa dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi awalnya mendengarkan secara langsung terkait dengan progres seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua.
Baca Juga:
Tiba di Papua, Presiden Jokowi akan Resmikan PYCH
Menurut Sigit, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa pengarahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya.
Di antaranya adalah, dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program di pemerintah pusat dengan daerah.
"Intinya beliau perintahkan kepada kami untuk bekerja secara lebih terintegrasi, antara program-program pusat dengan program-program daerah," ujar Sigit, Selasa (21/3).

Menurut Sigit, keselarasan program tersebut ditekankan soal bagaimana mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua.
Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa TNI-Polri siap untuk mengawal seluruh kebijakan dari pemerintah untuk memajukan tanah Papua.
Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran.
"Semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit.
Baca Juga:
3.600 Personel Gabungan Amankan Kunker Jokowi di Papua
Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut bahwa kehadiran personelnya di Papua dalam rangka mem-backup jajaran kepolisian.
Khususnya dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri.
"Ini semuanya, tentunya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum," papar Yudo. (Knu)
Baca Juga:
Wahid Foundation Minta Kedepankan Pendekatan Kemanusiaan untuk Konflik Papua
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
SETARA Institute: Komisi Reformasi Kepolisian Harus Jadi Instrumen Transformasi, Bukan Sekadar Simbolis

Gempa Nabire Papua M 6,6 Sebabkan Jaringan Telekomunikasi Terputus dan Objek Vital Rusak

BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa

Gempa ‘Darat’ Magintudo 6,6 di Nabire Papua Tengah Dipicu Pergerakan di Sesar Anjak Weyland, Getarannya Bikin Orang Bangun Terkaget

Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen

Rusuh di Yalimo, Enam Personel Satgas Maleo Kopassus Terkepung Berhasil Dievakuasi

Mensesneg Susun Formasi Tim Komite Reformasi Polri, Bakal Segera Bekerja

Begini Kata Menko Polkam Djamari Chaniago Soal Desakan Reformasi Polri

Peran Anggota Kopassus Tersangka Penculikan Kacab BRI, Serka N Perantara Lainnya Eksekutor

Disuruh Culik dan Bunuh Kepala Cabang BRI, 2 Anggota TNI Minta Uang Jutaan Rupiah
