Jokowi Minta Kepala Daerah Petakan Potensi Kerawanan di Tahun Politik


Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
MerahPutih.com - Satu tahun lagi atau tepatnya 2024, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serempak. Sebelum Pemilu, 2023 pun masuk dalam tahun persiapan gelaran Pemilu.
Maka dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia meminta kepala daerah untuk menjaga kondusif menjelang Pemilu.
"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas," kata Jokowi, Selasa (17/1).
Baca Juga:
Jokowi Ingatkan Pemda Jangan Asal Naikkan Tarif Layanan Publik
Mulai saat ini, ucap Jokowi, kepala daerah sudah mulai memetakan wilayah-wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran dan rawan tindakan yang bisa memecah keutuhan tanah air.
"Petakan namanya potensi kerawanan jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini," urainya.
Baca Juga:
Surya Paloh Perintahkan Fraksi NasDem DPR Satu Komando Dukung Semua Program Jokowi
Jokowi mengungkapkan, tahun ini sudah masuk tahun politik. Pimpinan daerah harus memiliki sensitivitas dan sering turun kelapangan, jangan hanya berada di kantor ber-AC. Menurutnya, dengan turun ke bawah kepala daerah bisa tahu kondisi dan situasi.
"Sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini," paparnya.
Tak cuma itu, Jokowi mengingatkan kepada TNI dan Polri tidak berpolitik praktis dalam kontestasi pemilihan umum tahun depan. (Asp)
Baca Juga:
Istana Sebut Erick Thohir Sudah Izin Jokowi jadi Calon Ketum PSSI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak

Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
