Jokowi Minta Kepala Daerah Petakan Potensi Kerawanan di Tahun Politik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 17 Januari 2023
Jokowi Minta Kepala Daerah Petakan Potensi Kerawanan di Tahun Politik

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Satu tahun lagi atau tepatnya 2024, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serempak. Sebelum Pemilu, 2023 pun masuk dalam tahun persiapan gelaran Pemilu.

Maka dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia meminta kepala daerah untuk menjaga kondusif menjelang Pemilu.

"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas," kata Jokowi, Selasa (17/1).

Baca Juga:

Jokowi Ingatkan Pemda Jangan Asal Naikkan Tarif Layanan Publik

Mulai saat ini, ucap Jokowi, kepala daerah sudah mulai memetakan wilayah-wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran dan rawan tindakan yang bisa memecah keutuhan tanah air.

"Petakan namanya potensi kerawanan jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini," urainya.

Baca Juga:

Surya Paloh Perintahkan Fraksi NasDem DPR Satu Komando Dukung Semua Program Jokowi

Jokowi mengungkapkan, tahun ini sudah masuk tahun politik. Pimpinan daerah harus memiliki sensitivitas dan sering turun kelapangan, jangan hanya berada di kantor ber-AC. Menurutnya, dengan turun ke bawah kepala daerah bisa tahu kondisi dan situasi.

"Sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini," paparnya.

Tak cuma itu, Jokowi mengingatkan kepada TNI dan Polri tidak berpolitik praktis dalam kontestasi pemilihan umum tahun depan. (Asp)

Baca Juga:

Istana Sebut Erick Thohir Sudah Izin Jokowi jadi Calon Ketum PSSI

#Presiden Jokowi #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan