Isu Taliban di KPK di Tengah Kasus Bansos, Novel: Lagu Lama

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 25 Januari 2021
Isu Taliban di KPK di Tengah Kasus Bansos, Novel: Lagu Lama

Novel Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dan mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah menanggapi serangan isu dugaan 'Taliban' yang dihembuskan sejumlah pihak untuk menggembosi lembaga antirasuhan tersebut.

Novel memberikan komentar mengenai hal tersebut melalui akun Twitternya, @@nazaqitsha. Ia menanggapi kicauan @paikodirajo yang menyebutkan ada misi sedang dijalankan merujuk pada momentum saat revisi UU KPK berhasil gol pada 2019 silam.

Baca Juga

KPK Perpanjang Masa Penahanan Edhy Prabowo

"Isu radikal-taliban, lagu lama," kata Novel, Senin (25/1)

Sementara, Febri menilai isu 'Taliban' karena saat ini KPK tengah mengusut kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara dan sejumlah petinggi partai.

"Kayaknya isu Taliban dengan video tahun 2019 sebelum demo mahasiswa dimunculin lagi. Berbarengan dengan mulai menghangatnya penanganan kasus korupsi Bansos COVID-19," tulis Febri lewat akun Twitter @febridiansyah

"Masih laku “jualan” isu Taliban di KPK?," sambungnya.

Pria yang kini melanjutkan kariernya sebagai advokat itu menyinggung bahwa akan ada serangan kepada Novel dengan isu 'Taliban' di KPK.

"Dan mungkin dikaitkan dengan penyidik-penyidik yang sedang menangani kasus2 korupsi besar. Misal: kasus korupsi benur ataupun korupsi Bansos COVID-19 yang sedang ditangani KPK," tegasnya.

jualan

Iseng2 liat bbrpa mention, kayaknya isu Taliban dg video tahun 2019 sebelum demo mahasiswa dimunculin lagi. Berbarengan dengan mulai menghangatnya penanganan kasus korupsi Bansos Covid-19.Ada apa ya?Hmm... Masih laku isu Taliban di KPK? ???? — Febri Diansyah (@febridiansyah) January 23, 2021

Febri meminta kepada semua pihak untuk mendoakan dan menjaga KPK yang sedang berjuang menangani kasus-kasus besar saat ini. Ia pun berharap kasus korupsi benur dan bansos COVID-19 diproses secara transparan.

"Pimpinan KPK mestinya juga bisa buktikan keseriusan mereka," pungkasnya.

Isu 'Taliban' sempat heboh di tahun 2019. Serangan itu dihembuskan saat demo mahasiswa yang menolak revisi UU KPK. Dan, beberapa waktu lalu, video tersebut kembali beredar di media sosial. (*)

Baca Juga

Kasus Suap Bansos, KPK Kembali Periksa Dirjen Linjamsos Kemensos

#Febri Diansyah #Novel Baswedan #Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Berita
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Dendi menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bagikan